JAKARTA, WB – Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani mengklaim kalau jabatan ketua DPR menjadi hak partai pemenang Pemilu. Namun pernyataan itu dikritik oleh Politisi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa.
Menurut Desmon, posisi untuk jabatan sebagai ketua DPR tidak semerta-merta menjadi hak bagi partai pemenang dalam pemilu legislatif 2014 lalu. Bahkan politisi kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini menilai kalau keputusan tersebut tidak memiliki landasan hukum.
“Pemberian kursi ketua DPR secara otomatis saat 2009 lalu itu hanya berdasarkan kesepakan seluruh fraksi di DPR saat itu, bahkan dalam UUD pun tidak ada,” kata politisi yang berangkat dari aktivis HMI ini, Senin (1/9/2014).
Pria yang bermarkas di Komisi III DPR-RI ini menambahkan, untuk posisi ketua DPR akan lebih bijak jika dilakukan pemilihan oleh seluruh anggota DPR. Hal itu kata Desmon merupakan bagian dari cerminan berdemokrasi. Karena rasa ketidakadilan tentunya akan timbul jika posisi ketua sudah didaulat kepada partai pemenang.
“Jelas itu tidak akan adil kalau ketua DPR dipilih oleh partai pemenang,” beber politisi yang berngkat dari daerah pilihan (dapil) Banten II ini. []
