JAKARTA, WB – Gegara `Pelacur Twitter` Deudeuh Alfi Sahrin tewas dibunuh pelanggannya di tempat kos, tiba-tiba Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali mewacanakan pembangunan lokalisasi di Ibu Kota. Ide nyeleneh itu pernah dia lontarkannya tahun 2013 dan mendapat penolakan.
Menurut Ahok, salah satu solusi untuk mengurangi kemungkinan adanya prostitusi ilegal adalah sentralisasi. Bahkan rencana tersebut sudah pernah disampaikan beberapa tahun lalu.
“Bikin lokalisasi. Saya dulu ngomong lokalisasi dicerca orang habis. Itu yang saya bilang kalau Anda mau belajar sesuatu itu musti jelas. Ini masalah penegakan hukum,” tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Menurut Ahok, segala tempat berpotensi dijadikan tempat prostitusi ilegal, entah itu hotel mewah maupun apartemen. Untuk itu, lanjut dia, perlu ada sentralisasi agar semakin jelas peruntukannya dan izin yang diberikan.
Menanggapi wacana itu, menurut pengamat Psikologi, Intan Erlita, secara sosial lokalisasi punya dua sisi mata uang. Ditentang, namun di sisi yang lain bisa mengatasi berbagai masalah maraknya prostitusi liar di tengah masyarakat.
“Kalau dilegalkan, maka akan terpantau dan terdata. Mereka bisa melakukan penyuluhan tentang berbagai macam bahaya, menurunkan angka resiko dan mudah mendata tentang penyakit. Segi sudut sosialnya, lebih mending dibuat lokalisasi, agar (prostitusi) tidak boleh di luar area itu. Kalau ada yang berani melakukan di luar yang resmi, diberikan hukuman yang seberat-beratnya,” atgumentasinya.
Apa yang diwacanakan Ahok sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang justru berabi menutup lokalisasi Dolly yang sudah melegenda. Risma menutup Dolly karena prostitusi di daerah tersebut tidak terkontrol, bahkan anak-anak SD ikut jadi konsumen. Sudah seharusnya dampak buruk Dolly meracuni generasi muda itu menjadi pelajaran bagi Ahok. []
