JAKARTA , WB – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon mendesak agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dicopot dari Kabinet Kerja. Desakan itu ditanggapi sinis oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
“Kalau dilihat, ada menteri yang tidak cocok di bidangnya. Menteri ini juga tak ada prestasinya,” kata Fadli dalam acara Mata Najwa, Rabu (15/4/2015) malam.
Fadli Zon memcontohkan, Yasonna Laoly adalah salah satu menteri yang tidak cocok di bidangnya. “Dua kali keputusan, timbulkan kegaduhan politik,” ujarnya.
Fadli pun bersikeras, Yasonna patut diganti. “Menteri yang harus diganti misalnya Menkumham, Yasona Laoly yang menjadikan hukum sebagai alat politik,” tandasnya.
Desakan itu ditanggapi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Dia mengungkapkan presiden belum akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Yang akan dilakukan adalah evaluasi terhadap kinerja para pembantunya di pemerintahan setelah 6 bulan.
“Itu adalah hak prerogatif presiden. “Tak perlu campuri hal itu. Seperti Fadli Zon. Itu kan politik. Itu wewenang presiden dalam menentukan kapan harus reshuffle,” ujar Hasto, Kamis (16/4/2015). []
