JAKARTA, WB – Sistem pelayanan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta, dinilai oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi terus memperihatinkan.
Banyaknya percaloan dinilai pelayanan pada RSUD di wilayah DKI bagi pasien BPJS sangat buruk. Ia melihat mulai dari kamar fiktif, hingga adanya dugaan praktik percaloan pengambilan nomor antrian saat akan berobat.
“Datang dari jam 5 subuh, mau mendaftar mengantri kamar melalui BPJS. Kenyataan yang ada di jam 5 pagi sudah nomor urut 35,” sesal Prasetio, belum lama ini.
Ia mendapatkan informasi dari salah satu pengakuan pasien, dimana banyak calon pasien yang harus membayar sejumlah uang untuk dapat nomor antrian untuk angka kecil.
“Ada calonya. Dia datang jam 5 subuh lalu diberi no antrian 35, nomor 1 sampai 34 kemana. Kira-kira bayar Rp 50.000 dapat nomor enam. Ngantri obat juga susah. Lama layanannya,” katanya.
Pras bahkan dengan jelas menggambarkan sosok calon yang berkeliaran di salah satu RSUD Jakarta. Ia menilai calonya berawakan ambon pendek besar.
Pras menyayangkan kejadian ini dan berjanji bakal memanggil Kepala Dinas Kesehatan DKI untuk menjelaskan kejadian tersebut. Lain lagi soal kamar fiktif. Pras menyebut banyak RSUD yang menolak pasien BPJS dengan alasan kamar penuh. Jika mau dapat
kamar, maka pasien harus membayar uang ke pihak rumah sakit.
“Saya mendapati laporan adanya pasien BPJS Kesehatan yang kesulitan mendapatkan kamar di RSUD Tarakan. Kemudian saya sidak langsung dan ternyata memang terjadi,” tandas Pras.[]
