JAKARTA, WB – Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai tindakan tegas untuk menertibkan lokalisasi prostitusi yang dilakukan Pemrov DKI perlu diapresiasi. Tentu lokalisasi yang perlu ditutup tidak hanya yang ada di Kalijodo, tetapi juga di tempat-tempat lain. Dengan begitu, masyarakat bebas dari kekhawatiran dan rasa was-was.
Tetapi kritik masyarakat terkait itu sambung Saleh perlu juga didengar. Ada dugaan bahwa penutupan lokalisasi itu sarat dengan muatan politis, terutama menjelang pilkada DKI. Kalau itu betul, tentu niat baik yang ada sedikit tercemar.
“Sejauh ini diketahui bahwa pemprov DKI menyatakan bahwa lokasi tesebut milik pemda dan diperuntukkan untuk lahan hijau. Jika betul lahan itu milik pemda, tentu sangat beralasan jika pemda mengembalikan lokasi itu ke peruntukkan sebagaimana mestinya,” kata Saleh melalui keterangannya kepada Wartabuana.com, Jakarta, Minggu (21/2).
Masalahnya, saat ini ada masyarakat yang sejak awal merasa memiliki lahan di lokasi itu. Tentu itu perlu diperjelas sebelum dilakukan eksekusi.
“Ahok itu sudah beberapa tahun memimpin DKI. Mengapa baru menjelang pilkada baru melakukan penertiban? Kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya? Itu kritik yang sempat beredar dan menimbulkan konflik,” tanya Politisi PAN itu dengan heran. [ ]
