BOGOR, WB – Partai Demokrat memastikan tidak akan bergabung dalam koalisi yang dibangun oleh Jokowi – JK maupun Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo – Hatta. Partai berlambang bintang mercy ini memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
“Partai kan sudah bilang penyeimbang, itu kan berarti di luar pemerintahan. Berarti implementasinya tidak ada kader yang akan diutus jadi anggota di kabinet,” ujar Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan di Puri Ciekas, Bogor, Selasa (2/9/2014).
Meski demikian, Syarif mengatakan sikap partainya bukan diartikan sebagai oposisi. Menurutnya, Demokrat lebih etis menjadi partai yang mengawasi kinerja Jokowi-JK. Apabila program pemerintahannya dianggap baik oleh masyarakat maka Demokrat akan selalu mendukung, bahkan sebisa mungkin membantu pemerintahan Jokowi.
Keputusan ini dikatakan oleh Syarif, sudah final dan tidak bisa diperdebatkan lagi ditataran kader Demokrat. Hanya saja, komunikasi masih tetap terbuka dengan pihak partai manapun termasuk dengan Jokowi.
“Komunikasi itu perlu. Kami komunikasi dengan Jokowi, tapi komunikasi bukan berarti berkoalisi,” kata dia.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Umum Demokrat. Menurutnya Demokrat lebih baik menjadi partai penyeimbang, dan sepakat untuk tidak berkoalisi dengan pihak manapun.
Bagi SBY, menjadi penyeimbang bisa memberikan fungsi check and balances untuk memastikan agar semua kebijakan pemerintah berjalan ke arah yang benar, karena mendapat pengawalan dan pengawasan dari masyarakat.
“Saya optimistis bahwa demokrasi kita akan berjalan dengan baik, harapan rakyat juga begitu,” ujar SBY saat usai bertemu dengan partai koalisi merah putih di Cikeas. []
