JAKARTA, WB – Pengamat politik dari Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing, memberikan surat terbuka yang ditujukan kepada penyelenggara Pemilihan umum, yakni semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Usulan atau surat terbuka yang dilayangkan oleh pengamat yang juga dosen Universitas Pelita Harapan ini terkait pengamanan berlapis perjalanan kotak suara pilpres 2014.
“Sebagai tanggung jawab moral terhadap penyelenggaraan pilpres pada 9 Juli nanti, saya mengajukan usulan solutif dan implementatif mencegah kecurangan perjalanan rekapitulasi suara Pilpres nanti,” beber Emrus dibilangan Menteng, Senin (30/6/2014).
Alasan dirinya memberikan usulan, tentu berkaca pada persoalan tidak adanya kepercayaan terhadap pengawasan atas perjalanan kotak suara yang selama ini marak penggelembungan suara atau suara siluman.
“Persoalan utamanya itu adalah `distrust` pada bagian pengawalan dan pengawasan perjalanan kotak suara. Apalagi kotak suara di beberapa daerah terpencil hanya menggunakan sepeda, kuda dan sampan. Itu jelas sangat lemah pengawasannya,”ujarnya.
Lebih jauh dirinya menjelaskan, adanya keterbatasan didalam pengawasan tersebut, Emrus mencoba memberikan solusi agar dalam tahapan pemilu pilpres berbagai kecurangan dapat diminimalisir. salah satu saran yang diberikan Emrus dalam surat terbukanya adalah meminta kepada petugas di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam laporannya bisa memfoto hasil penghitungan lalu dikirim langsung ke KPU Kabupaten / Kota dan juga Pusat.
“Selain di foto, petugas di TPS juga harus melakukan rangkap tertulis hasil penghitungan suara, sedangkan untuk kotak suara, bisa dikirim langsung dari TPS ke KPU Kabupaten / Kota tanpa singgah atau bermalam di kelurahan / desa, dan dalam setiap perjalanannya harus dikawal oleh aparat kepolisian dengan meminta bantuan satuan TNI,” pungkas Emrus.[]
