JAKARTA, WB – Kedutaan Besar Australia dalam siaran persnya membantah rumor versi Wikileaks tentang keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam kasus Securency.
Dalam siaran pers yang dirilis Kamis (31/7/2014) itu, Kedubes Australia mengakui bahwa ada perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan Asia Pasifik.
“Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka. Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden Indonesia bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency,” tulis Kedubes Australia.
Selain itu, Kedubes Australia mengemukakan, “Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian.”
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis, meminta agar Pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.
“Berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menyakitkan, saya mengikuti apa yang dilaksanakan Australia, Menlu laporkan pada saya setelah komunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Duta besar Australia,” kata Presiden. []
