WARTABUANA – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin (22/2) menegaskan kembali kesediaannya untuk melibatkan Teheran dalam isu nuklir, mengecilkan ancaman baru dari kepemimpinan Iran tentang peningkatan pengayaan uranium.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam jumpa pers harian mengatakan negaranya bersedia melibatkan Iran dalam konteks P5+1, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia, dan juga Jerman.
Belum ada tanggapan resmi dari Teheran terkait dialog dengan P5+1 tersebut, ungkap Price. “Kami tentu berharap Iran akan bersedia berada di sana.”
Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari yang sama mengatakan bahwa negaranya dapat meningkatkan pengayaan uranium hingga 60 persen.
“Kami tidak akan menanggapi secara spesifik baik hipotesis maupun isyarat,” kata Price menanggapi komentar Khamenei.
“Apa yang akan kami lakukan adalah menegaskan kembali proposisi yang ada di atas meja,” tambahnya. “Amerika Serikat bersedia bertemu dengan Iran untuk membahas permasalahan kompleks yang sulit ini.”
Price juga memuji upaya baru-baru ini yang dilakukan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk melibatkan Iran dalam masalah verifikasi, seraya mengungkapkan kekhawatiran atas diakhirinya implementasi Protokol Tambahan, yang memungkinkan inspeksi mendadak IAEA, oleh Iran.
Badan pengawas nuklir PBB itu mencapai kesepakatan sementara dengan Iran pada akhir pekan lalu terkait verifikasi program nuklir Iran.
Menurut IAEA, Teheran akan berhenti menerapkan Protokol Tambahan, namun akan tetap mengizinkan “pemantauan dan verifikasi yang diperlukan” hingga tiga bulan ke depan.
“Aksesnya lebih sedikit, kami harus akui itu. Tapi kami masih bisa mempertahankan tingkat pekerjaan pemantauan dan verifikasi yang diperlukan,” kata Kepala IAEA Rafael Grossi kepada wartawan usai kunjungannya ke Teheran.
Grossi mengatakan kesepakatan sementara ini akan memungkinkan terjadinya diskusi politik di tingkat lain.
Pekan lalu, AS mengisyaratkan kesiapannya untuk terlibat dengan Teheran terkait masalah nuklir, menggabungkan beberapa isyarat niat baik terhadap negara itu.
AS telah melonggarkan pembatasan perjalanan terhadap para diplomat Iran yang ditugaskan di PBB dan membatalkan apa yang disebut snapback atau penerapan kembali sanksi-sanksi PBB terhadap Iran yang secara sepihak diumumkan oleh pemerintahan sebelumnya.
Pemerintahan Joe Biden berulang kali menyatakan bahwa jika Iran kembali mematuhi secara penuh kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), AS pun akan melakukan hal yang sama. Namun, Iran bersikeras bahwa kepatuhannya hanya akan dilakukan jika sanksi AS dicabut.
Menyusul penarikan AS dari kesepakatan nuklir pada 2018 dan penerapan kembali sanksi-sanksi AS, Iran menangguhkan penerapan sebagian dari kewajibannya di bawah kesepakatan tersebut. {Xinhua]
