JAKARTA, WB – Demi bisa ikut Pilkada Serentak, kubu Agung Laksono (AL) menawari kubu Aburizal Bakrie (AB) untuk islah. Namun, kubu AB merasa hanya kelompoknya yang bisa menjadi calon pada pemilihan kepala daerah.
Tawaran islah itu dilontarkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (20/5/2015). Menurut Agung, pihaknya siap membuka komunikasi dengan kubu Ical -sapaan akrab Aburizal- agar Partai Golkar bisa ikut di pilkada serentak 2015.
“Terkait perselisihan, kami siap melakukan islah khusus pilkada. Demi kader partai, kami siap melakukan yang terbaik,” kata Agung.
Agung menyatakan, sebaiknya tidak ada lagi pembatasan terhadap kader Partai Golkar, baik yang pro-Agung atau pro-Ical dalam pencalonan pilkada. Jika dibatasi, itu justru mengganggu potensi pemenangan Partai Golkar di pilkada 2015 yang bakal diadakan di 269 daerah. Jumlah itu terbanyak bila dibandingkan dengan kontestasi pilkada serentak 2017.
“Kader-kader yang selama ini dekat dengan Ancol atau kader yang dekat dengan Bali mungkin tidak ada lagi pembatasan. Jangan sampai dipilih-pilih, terbuka saja,” kata Agung.
Agung memandang, sebaiknya yang dilihat bukan siapa sosok calon untuk pilkada nanti. Hal yang penting adalah bagaimana performa, elektabilitas, dan kualitas dari kader untuk menjadi calon. Objektivitas dalam pencalonan pilkada lebih penting jika dibandingkan dengan adu kuat antardua kubu.
Agung menegaskan, tujuan islah itu dilakukan demi partisipasi Partai Golkar dalam pilkada. Dalam hal islah kepengurusan, Agung menilai, itu sulit karena prosesnya terbukti menjadi isu yang sensitif.
Karena itu, jika ada islah di pilkada, kepengurusan yang berhak memberikan tanda tangan pengesahan adalah tetap kubunya. “Kalau perkara tanda tangan, cukup Ketum dan Sekjen. Siapa itu? Yaitu, DPP yang diakui KPU,” tegasnya.
Sementar itu, Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, menolak ajakan islah dari Agung Laksono itu. Menurut dia, hanya Golkar kubu AB yang bisa mengikuti pilkada.
Sebab, munas yang diselenggarakan di Bali sudah sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Bambang mengatakan, seharusnya KPU melihat kasus pemalsuan surat mandat yang kini disidik Mabes Polri. Saat ini, sudah ada empat tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. “Dari situ sudah diketahui bahwa munas Ancol palsu sehingga tidak layak menggelar pilkada,” ujarnya.
Bambang merasakan ada agenda lain dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Menurut dia, Menkum HAM sengaja memecah belah Golkar dan PPP sehingga pada akhirnya dua partai tersebut tidak bisa ikut pilkada. “Mereka takut kami menang di pilkada,” ujarnya. []
