JAKARTA, WB – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini tengah dihujani kritikan terkait tiga kartu sakti yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu, yakni Kartu Indonesia Sehat, (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sehat (KKS) oleh parlemen terkait persoalan sumber dana yang belum jelas asal usulnya, hingga payung hukum dari kartu tersebut yang nyatanya belum ada.
Namun, politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Adian Napitupulu mengaku siap pasang badan atas kritikan tiga kartu sakti tersebut. Politikus yang kerap vokal ini bahkan siap membalas kritikan dari pihak yang mempersoalkan keberadaan tiga kartu tersebut.
“Ya biarin aja mencibir, kan kita juga bisa mencibirin mereka,” ungkapnya saat dihubungi wartawan, Selasa (11/10/2014).
Meski terus mendapat hujan kritikan, Adian siap jadi yang terdepan untuk membela kepentingan rakyat kecil.
“Hari ini ada jutaan dan ribuan anak yang tidak bisa sekolah, dan Jokowi harus mengambil tindakan cepat dengan mengeluarkan kartu pintar. Kalau dibuatkan payung hukumnya di DPR bisa 7-8 bulan,” ujar Adian.
Adian memberi contoh, jika ada seorang anak yang ingin bersekolah, apakah ia harus menunggu sampai payung hukum dan sumber dana tersedia? Menurutnya, bagaimana mungkin seorang anak dicegah untuk menjadi pintar atau ingin memperoleh pendidikan yang layak.
“Nah artinya bahwa gua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan dibandingkan ke pendekatan birokrasi,” tandasnya.[]
