BEIJING, Demokrasi seluruh proses yang diterapkan China merupakan bentuk baru pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang berupaya mewujudkan penyatuan antara proses dan demokrasi berbasis hasil, demokrasi prosedural dan demokrasi substantif, demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung, serta demokrasi rakyat dan kehendak negara. Demikian menurut sebuah laporan yang dirilis pada Selasa (7/12) oleh New China Research, wadah pemikir Kantor Berita Xinhua China.
Rakyat China memiliki hak untuk berpartisipasi secara ekstensif dalam tata kelola negara, suatu hak yang terwujud dalam semua aspek pemilihan demokratis, konsultasi demokratis, pengambilan keputusan demokratis, manajemen demokratis, dan pengawasandemokratis di China, menurut laporan berjudul “Mengejar Nilai-Nilai Umum Kemanusiaan — Pendekatan China untuk Demokrasi, Kebebasan, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”.
Demokrasi seluruh proses China dapat digambarkan dalam pemilihan pejabat, perembukan urusan negara, pembuatan kebijakan, dan pengawasan penggunaan kekuasaan.
Dalam mekanisme pemilihan pejabat China, integritas moral, kemampuan profesional, dan kinerja dalam pemerintahan sebelumnya merupakan persyaratan dasar untuk seleksi yang melibatkan sebuah pemilihan demokratis guna menentukan para pejabat yang memenuhi syarat, ungkap laporan itu.
Laporan itu memaparkan bahwa per April 2021, 94 persen dari 2,62 juta deputi kongres rakyat berasal dari daerah setingkat wilayah (county)dan township, kesemuanya dipilih secara langsung atas dasar “satu orang satu suara”.
Demokrasi rakyat seluruh proses menekankan partisipasi warga negara dalam keseluruhan proses pembuatan kebijakan publik, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi sebelum, selama, dan setelah pengambilan keputusan, dan melindungi hak rakyat untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi, didengar, dan mengawasi guna menemukan solusi terbaik sembari memanfaatkan kebijaksanaan yang dikumpulkan dari rakyat, kata laporan itu.
Badan legislatif nasional China telah secara terbuka meminta pendapat terkait rancangan undang-undang (RUU) dalam 230 kesempatan per April 2021, tambah laporan tersebut.
Sifat ilmiah dari pembuatan kebijakan ditekankan dalam pemerintahan demokratis China, dan garis besar dari rencana lima tahun untuk pembangunan ekonomi dan sosial nasional serta kebijakan lainnya menggambarkan dengan baik prosedur pengambilan keputusan yang demokratis, sebut laporan itu.
Dengan penuh rasa hormat atas semangat kepeloporan yang tampak di tingkat akar rumput, pemerintah pusat menerapkan pengalaman akar rumput yang berharga dalam pengambilan keputusan reformasi nasional, papar laporan tersebut.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa China menggunakan serangkaian pengaturan kelembagaan untuk membentuk, meregulasi, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan oleh hukum. Langkah-langkah ini memastikan bahwa kekuasaan dilaksanakan dalam batasan institusional. [Xinhua]
