HONG KONG – Sejumlah pejabat senior pemerintah Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong pada Minggu (30/5) mengatakan bahwa sistem yang dipimpin eksekutif lokal akan diperkuat di bawah sistem pemilihan umum (pemilu) baru dan administrasi pemerintah akan menjadi lebih efektif.
Pernyataan itu disampaikan setelah Dewan Legislatif (Legislative Council/LegCo) SAR Hong Kong mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penyempurnaan sistem pemilu Hong Kong pada Kamis (27/5).
Matthew Cheung, kepala sekretaris administrasi SAR Hong Kong, mengatakan dalam sebuah artikel daring bahwa pengesahan RUU tersebut berarti Hong Kong telah merampungkan undang-undang (UU) lokal untuk mengimplementasikan Lampiran I dan Lampiran II yang diamendemen dalam Undang-Undang Dasar SAR Hong Kong.
Sistem pemilu yang disempurnakan akan membantu Dewan Legislatif untuk melanjutkan tanggung jawab konstitusionalnya, mengakhiri konflik legislatif yang merajalela, dan membangun badan legislatif yang konstruktif, praktis, dan efisien, katanya.
Administrasi pemerintah juga akan ditingkatkan, kata Cheung, seraya menjanjikan lebih banyak upaya untuk mendukung ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat.
Paul Chan, sekretaris keuangan pemerintah SAR Hong Kong, mengatakan bahwa perselisihan politik yang berulang di masa lalu sangat menghambat administrasi pemerintah, dan bahwa insiden kekerasan dan kemunculan gagasan “kemerdekaan Hong Kong” juga merusak aturan hukum dan lingkungan investasi Hong Kong.
Berkat pemberlakuan undang-undang keamanan nasional di SAR Hong Kong dan penyempurnaan terhadap sistem pemilu, sebuah tatanan baru “patriot yang mengelola Hong Kong” telah dibentuk, memungkinkan Hong Kong untuk kembali ke lingkungan yang aman, stabil, dan teratur, papar Chan.
Seiring dengan pulihnya hukum dan ketertiban, pemerintah SAR Hong Kong akan mampu mengatasi masalah yang telah berakar dalam dengan upaya bersama dari berbagai sektor, katanya.
Teresa Cheng, sekretaris kehakiman pemerintah SAR Hong Kong, mengatakan dalam sebuah artikel daring bahwa dengan sistem pemilu yang disempurnakan, para pengganggu anti-China dapat dicegah agar tidak merusak stabilitas Hong Kong dan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melayani rakyat akan dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah.
Cheng menambahkan bahwa Departemen Kehakiman akan bekerja sama dengan badan-badan lain untuk memastikan tiga pemilu mendatang digelar sesuai jadwal di Hong Kong. [Xinhua]
