TOKYO – Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (14/10) menjelang pemilihan umum mendatang. Kishida juga meminta dukungan rakyat seiring upayanya mendapatkan mandat publik untuk pemerintahannya yang terbentuk pekan lalu.
Pemilihan umum dijadwalkan akan digelar pada 31 Oktober mendatang setelah masa jabatan empat tahun anggota majelis rendah berakhir pada 21 Oktober, dan kampanye akan dimulai pada 19 Oktober.
Dalam sejarah pascaperang Jepang, ini akan menjadi kali pertama pemilihan umum dijadwalkan setelah masa jabatan berakhir. Selain itu, periode antara pembubaran majelis rendah dan hari pemungutan suara akan menjadi yang paling singkat.
“Kita perlu menetapkan formasi baru Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilu sesegera mungkin dan mempercepat pekerjaan untuk membuat poin-poin kebijakan utama kita lebih konkret,” kata Kishida dalam konferensi pers pada malam harinya.
“Ini adalah pemilihan yang akan menentukan masa depan Jepang,” tuturnya, menekankan bahwa negara tersebut perlu membangun sistem ekonomi dan sosial baru untuk era pasca-COVID.
“Saya ingin meminta masyarakat Jepang untuk memilih pemimpin yang paling mampu mewujudkan masa depan itu,” katanya.
Perdana menteri Jepang yang baru terpilih tersebut memenangkan pemilihan presiden Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa pada 29 September dan terpilih sebagai perdana menteri pada 4 Oktober di parlemen yang dikuasai oleh koalisi pimpinan LDP.
Dari 465 kursi di majelis rendah itu, Kishida mengatakan koalisinya menargetkan sedikitnya 233 kursi.
LDP dan mitra koalisinya Komeito memenangkan 310 kursi dalam pemilihan umum terakhir pada Oktober 2017 lalu. [Xinhua]
