BEIJING – Para pejabat dan akademisi di Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, pada Rabu (29/9), menepis berbagai klaim menyesatkan dari Barat mengenai Xinjiang dengan situasi nyata perkembangan di daerah itu.
Elijan Anayat, juru bicara pemerintah daerah tersebut, mengatakan pada konferensi pers yang diadakan di Beijing bahwa langkah-langkah tegas dan kuat Xinjiang untuk menindak terorisme dan ekstremisme dalam beberapa tahun terakhir telah sangat diakui oleh komunitas internasional.
Banyak negara di dunia mendukung langkah kontraterorisme dan de-ekstremisme di Xinjiang, tambah Elijan Anayat. Menanggapi klaim “genosida” karangan kekuatan anti-China di Barat, Zulhayat Ismayil, wakil rektor yang juga profesor di Universitas Xinjiang, mengutip data dari sensus nasional ketujuh, yang menunjukkan populasi di daerah itu, termasuk kelompok etnis minoritas seperti Uighur, mempertahankan pertumbuhan yang stabil selama satu dekade terakhir.
Zulhayat Ismayil mengutip Graham Perry, seorang pengacara hak asasi manusia dan ahli arbitrase asal Inggris, yang mengatakan dalam sebuah wawancara di media bahwa tidak ada bukti untuk klaim tersebut, dan itu bukan isu hukum, melainkan soal politik, dan itu jelas bertujuan menyudutkan China.
Berkenaan dengan fitnah yang menyebutkan “Xinjiang membatasi kebebasan beragama”, Abdureqip Tumulniyaz, Presiden Asosiasi Islam Xinjiang yang juga menjabat sebagai Rektor Institut Islam Xinjiang, mengatakan bahwa daerah tersebut telah menjamin penuh kebebasan beragama serta menjamin kebutuhan keagamaan dan aktivitas keagamaan yang normal semua pemeluk agama.
Gulnar Obur, Wakil Presiden Asosiasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Xinjiang, menuturkan orang-orang dari seluruh kelompok etnis di daerah itu meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Mereka (dapat) bekerja dengan bebas dan menciptakan kehidupan mereka sendiri yang bahagia dan indah,” tuturnya, seraya menambahkan bahwa klaim menyesatkan kekuatan anti-China di Barat atas apa yang disebut “kerja paksa” di Xinjiang pada dasarnya bertujuan untuk mencabut hak-hak buruh yang sah dari warga lokal.
Xu Guixiang, juru bicara pemerintah daerah tersebut, mengatakan lebih dari 2.000 orang dari 100 lebih negara, termasuk para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), utusan asing untuk China, perwakilan tetap beberapa negara di Jenewa, wartawan berita, dan orang-orang dari organisasi keagamaan, telah mengunjungi Xinjiang sejak akhir 2018 lalu.
Banyak dari mereka memuji efektivitas upaya Xinjiang, menerbitkan artikel di media internasional arus utama dalam membela Xinjiang, dan membantah berbagai klaim menyesatkan terkait Xinjiang dalam sejumlah kesempatan multilateral, kata Xu.
“Semua ini adalah suara dan kekuatan keadilan dalam masyarakat manusia. Warga Xinjiang siap bekerja dengan orang-orang berpandangan jauh ini untuk menempa ‘tembok besi’ kemenangan dalam melawan kebohongan dan penipuan, perusakan dan campur tangan,” ujar Xu. [Xinhua]