JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Jakarta mengapresiasi dukungan China dalam penanganan pandemi dan berharap dapat memperkuat kerja sama bilateral.
Dalam wawancara eksklusif baru-baru ini dengan Xinhua, Hartarto yang juga memimpin Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di bidang infrastruktur, teknologi, dan ekonomi digital melalui kemitraan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dia berharap kerja sama tersebut akan berfokus pada penelitian, pengembangan dan produksi vaksin, serta pemulihan ekonomi kedua negara.
“Indonesia meyakini bahwa dalam menghadapi tantangan global, kedua negara harus meningkatkan kerja sama dan mendorong kemajuan baru dalam hubungan bilateral komprehensif di masa depan,” kata Hartarto, seraya menambahkan bahwa Indonesia berharap dapat lebih banyak berkolaborasi dengan China untuk mengurangi dampak rantai pasokan global yang terpukul pada sektor perekonomian.
Indonesia dan China telah menjalin hubungan diplomatik selama 71 tahun, dan kedua pihak menjalin kemitraan strategis pada 2005. Kini, China adalah tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia.
Data dari Kedutaan Besar China di Indonesia menunjukkan bahwa untuk paruh pertama tahun ini, volume perdagangan bilateral mencapai 53,57 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.351), naik 50,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ekspor Indonesia ke China sebesar 26,28 miliar dolar, naik 52 persen, mencapai struktur perdagangan bilateral yang lebih seimbang. Sementara itu, investasi langsung China di Indonesia berjumlah 1,11 miliar dolar, naik 17,4 persen.
Salah satu proyek infrastruktur teladan antara China dan Indonesia adalah Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sedang dibangun, yang mewakili pencapaian substansial terbaik dalam Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI).
Penandatanganan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) bersama 14 negara akan menciptakan peluang yang sangat besar bagi Indonesia, kata Hartarto.
Dalam rangka mempersiapkan Indonesia memasuki ke era perdagangan Asia baru melalui RCEP, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk menghilangkan hambatan berbisnis di Indonesia, serta untuk meningkatkan kapasitas industri dan ekonomi Indonesia, imbuhnya.
Dia mengatakan salah satu kebijakannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, yang bertujuan merampingkan berbagai sistem perizinan di berbagai sektor, menyederhanakan proses akuisisi lahan dan memperkuat skema investasi pemerintah.
“Harapannya, dengan kebijakan ini, Indonesia dapat mengambil manfaat maksimal dari perjanjian RCEP di masa mendatang,” papar Hartarto. Selesai
