Kantor Jaksa Khusus mengatakan dalam laporannya bahwa 13 pejabat pemerintahan era Trump secara ilegal mengampanyekan pencalonan kembali sang mantan presiden ketika masih menjabat, melanggar undang-undang (UU) yang dikenal dengan sebutan Hatch Act. UU tersebut dirancang untuk mencegah penyalahgunaan jabatan pemerintahan semacam ini.
WASHINGTON, Komite khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) untuk menginvestigasi kerusuhan Capitol yang terjadi pada 6 Januari lalu kembali melayangkan surat panggilan kepada 10 mantan pejabat pemerintahan era mantan presiden AS Donald Trump pada Selasa (9/11). Pada hari yang sama, sebuah badan pengawas pemerintah menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa 13 pejabat dari era pemerintahan tersebut secara ilegal mengampanyekan pencalonan kembali Trump.
Para mantan pejabat yang dipanggil meliputi mantan sekretaris pers Gedung Putih Kayleigh McEnany, mantan penasihat senior presiden Stephen Miller, mantan direktur personalia Gedung Putih John McEntee, mantan wakil kepala staf Christopher Liddell, dan mantan penasihat keamanan nasional untuk mantan wakil presiden AS, Mike Pence, Keith Kellogg.
Para penerima surat panggilan lainnya adalah Nicholas Luna, yang bekerja sebagai asisten pribadi Trump; Cassidy Hutchinson, asisten khusus sang mantan presiden untuk urusan legislatif; Kenneth Klukowski, mantan penasihat senior untuk Asisten Jaksa Agung Jeffrey Clark; Benjamin Williamson, yang menjabat sebagai penasihat senior untuk mantan kepala staf Gedung Putih Mark Meadows; dan Molly Michael, yang dulunya menjadi koordinator operasional Kantor Oval.
“Sebagai Sekretaris Pers Gedung Putih, Anda melontarkan sejumlah pernyataan publik dari Gedung Putih dan lain-lain tentang dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu) November 2020, yang diserukan kembali oleh para individu yang menyerang Capitol AS pada 6 Januari,” tulis komite itu dalam surat panggilannya kepada McEnany.
Surat panggilan itu menyebutkan bahwa dalam konferensi pers pascapemilihan presiden 2020, sang sekretaris pers “mengklaim bahwa terdapat ‘klaim yang sangat nyata’ atas kecurangan yang sedang diselidiki oleh tim kampanye pencalonan kembali sang mantan presiden, dan mengatakan bahwa pemilihan mail-inmerupakan apa yang ‘kami identifikasi sebagai sesuatu yang rentan terhadap kecurangan’.”
Surat panggilan kepada Miller mengklaim bahwa dia dan beberapa orang lain dalam timnya “menyiapkan pernyataan mantan presiden Trump untuk unjuk rasa yang digelar di The Ellipse pada 6 Januari, Anda berada di Gedung Putih pada hari itu, dan Anda bersama Trump saat dia berpidato dalam unjuk rasa ‘Stop the Steal’.”
“Komite Khusus ingin mempelajari setiap detail dari apa yang terjadi di Gedung Putih pada 6 Januari dan pada hari-hari sebelumnya. Kami perlu mengetahui secara pasti peran yang dimainkan mantan presiden Trump dan para koleganya dalam upaya untuk menghentikan penghitungan suara elektoral dan apakah mereka berinteraksi dengan suatu pihak di luar Gedung Putih yang berupaya membatalkan hasil pemilu,” kata Bennie Thompson, anggota Partai Demokrat dari Mississippi yang memimpin panel tersebut, dalam pernyataannya.
Surat panggilan yang dilayangkan pada Selasa itu menyusul surat panggilan yang dilayangkan pada Senin (8/11) kepada enam kolega Trump, termasuk manajer kampanye pencalonannya kembali pada 2020, Bill Stepien; penasihat senior kampanye Jason Miller; dan mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn.
Masih pada Selasa, Kantor Jaksa Khusus, yang merupakan badan pengawas pemerintah, menyebutkan dalam laporannya bahwa 13 pejabat pemerintahan era Trump secara ilegal mengampanyekan pencalonan kembali sang mantan presiden ketika masih menjabat, melanggar undang-undang (UU) yang dikenal dengan sebutan Hatch Act. UU tersebut dirancang untuk mencegah penyalahgunaan jabatan pemerintahan semacam ini
Para mantan pejabat itu juga meliputi menantu sekaligus penasihat senior Trump Jared Kushner, mantan menteri luar negeri Mike Pompeo, mantan penasihat keamanan nasional Robert O’Brien, mantan kepala staf Gedung Putih Mark Meadows, mantan pelaksana tugas menteri keamanan dalam negeri Chad Wolf, dan lain-lain.
“Para pejabat senior dari pemerintahan Trump memilih untuk menggunakan kewenangan resmi mereka bukan untuk fungsi sah dari pemerintah, melainkan untuk mempromosikan pencalonan kembali (mantan) Presiden Trump yang bertentangan dengan UU,” tutup laporan yang didasarkan pada penyelidikan selama hampir setahun itu.
Sebelumnya, komite tersebut meminta dokumen dan testimoni dari beberapa penasihat Trump lainnya. Salah satu di antara mereka adalah salah satu sekutu Trump yang paling loyal, Steve Bannon, yang bulan lalu diputuskan oleh DPR AS telah melakukan penghinaan kriminal terhadap Kongres usai dirinya menolak memenuhi panggilan pengadilan.
Mantan pejabat lainnya yang mendapat surat panggilan adalah Meadows serta ajudan pemerintah Kashyap Patel dan Dan Scavino. Mereka dilaporkan “berinteraksi” dengan para penyidik.
Trump terus berupaya melawan penyelidikan itu di pengadilan, mengklaim akan menggunakan hak istimewa eksekutifnya untuk menutupi sejumlah catatan dari Kongres. Presiden AS Joe Biden menolak memberikan hak istimewa itu kepada Trump dalam konteks penyelidikan tersebut. Menurutnya, memberikan hak istimewa itu bukanlah pilihan terbaik untuk negara. [Xinhua]
