KAIRO, Kabinet Mesir pada Kamis (23/12) menggelar rapat pertama di Ibu Kota Administratif Baru, sebagai bagian dari transisi bertahap pemerintah ke ibu kota baru pada akhir Desember.
“Rapat tersebut membahas tentang berkas politik, sosial dan ekonomi, serta perkembangan terbaru terkait COVID-19 dan bagaimana memberikan vaksin kepada warga,” kata pihak pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan bahwa “pertemuan hari ini memberikan pesan yang kuat kepada dunia bahwa Mesir melangkah dengan mantap menuju masa depan yang lebih baik meskipun ada tantangan.”
Dia mengatakan sejumlah kementerian telah mendapatkan gedung baru mereka, tempat mereka akan memulai operasional percontohan selama enam bulan ke depan.
Dibangun sekitar 50 km sebelah timur ibu kota Kairo sejak 2015 di atas lahan seluas 714 km persegi, ibu kota administrasi baru ini direncanakan dapat mengakomodasi 6,5 juta orang begitu selesai nanti.
Pemerintah telah merencanakan untuk merelokasi kementerian-kementerian dan 52.300 pegawai pemerintah ke ibu kota baru pada pertengahan 2020, tetapi wabah pandemi COVID-19 menunda langkah tersebut.
“Pindah ke ibu kota baru bukan hanya transfer geografis, itu berarti perubahan menyeluruh pekerjaan administratif di pemerintahan dalam upaya mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan digitalisasi,” imbuh Madbouly.
Pada November, Presiden Abdel Fattah Al-Sisi menginstruksikan pemerintah untuk mulai merelokasi pegawai publik ke distrik pemerintah di ibu kota baru untuk fase percobaan selama 6 bulan mulai Desember. [Xinhua]
