Foto yang diabadikan pada 15 November 2023 ini menunjukkan orang-orang berjalan melewati sebuah jalur penyeberangan pejalan kaki di Tokyo, Jepang. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)
TOKYO, 18 November (Xinhua) — Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan kejahatan yang lebih ketat terhadap “pekerjaan paruh waktu ilegal”, sebuah isu sosial yang kian mendapat sorotan publik, seperti dilansir media setempat pada Minggu (17/11).
Langkah-langkah baru dapat mencakup subsidi untuk pemasangan fasilitas keamanan tinggi di kawasan perumahan dan dukungan finansial untuk kelompok masyarakat yang melakukan patroli.
Menurut lembaga penyiaran publik NHK, pemerintah Jepang juga akan berupaya memperkuat patroli siber guna memantau dan menangani perekrutan aktivitas ilegal secara daring. Mereka juga akan berkolaborasi dengan situs lowongan pekerjaan dan platform media sosial untuk menghapus unggahan tentang perekrutan ilegal berdasarkan permintaan dari otoritas yang melakukan penyelidikan.
Langkah itu akan dirampungkan dalam satu pekan mendatang, yang bertujuan untuk memastikan keselamatan publik dan mengatasi meningkatnya kekhawatiran atas kejahatan terkait pekerjaan paruh waktu ilegal.
“Pekerjaan paruh waktu ilegal” merujuk pada skema ketenagakerjaan ilegal di Jepang, yang sering kali melibatkan individu yang direkrut untuk berpartisipasi dalam aktivitas kriminal, seperti penipuan, pencurian, dan bahkan kekerasan.
Perekrut sering kali menjanjikan uang cepat dan mudah, menargetkan individu-individu yang mungkin sedang dalam kesulitan keuangan, terisolasi secara sosial, atau tidak menyadari implikasi hukum. [Xinhua]
