TEHERAN – Iran akan terus mengikuti pembicaraan Wina untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 setelah presiden terpilih Ebrahim Raisi dan kabinetnya mulai menjabat pada Agustus mendatang, ungkap kantor berita pemerintah, IRNA, melansir pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin (19/7).
Dalam konferensi pers daring, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan bahwa Iran telah mengutarakan niatnya untuk melanjutkan pembicaraan bersama para mitranya di Komisi Gabungan kesepakatan tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA).
Kebijakan Iran tidak akan berubah di bawah pemerintahan baru, tuturnya, seraya menambahkan bahwa Iran akan kembali pada komitmennya sesegera Amerika Serikat kembali memenuhi sejumlah kewajibannya dan Iran memverifikasinya.
Pemerintah AS di bawah mantan presiden Donald Trump mundur dari perjanjian 2015 pada Mei 2018 dan secara sepihak menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Sebagai balasannya, Iran secara bertahap berhenti menerapkan beberapa bagian komitmennya dalam kesepakatan itu sejak Mei 2019.
Antara 6 April hingga 20 Juni, Komisi Gabungan JCPOA, yang diikuti oleh seorang delegasi AS secara tidak langsung, menggelar pembicaraan di Wina untuk membahas kemungkinan kembalinya AS ke JCPOA dan cara guna memastikan kesepakatan tersebut dijalankan secara penuh dan efektif.
Setelah enam putaran pembicaraan, para pihak baru-baru ini menyampaikan bahwa masih ada perbedaan serius antara Iran dan AS terkait revitalisasi kesepakatan tersebut. [Xinhua]
