Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden (kiri, depan) diambil sumpahnya sebagai presiden AS ke-46, bersama istrinya Jill Biden (tengah, depan) dan putranya Hunter Biden (pertama dari kanan) di Washington DC, AS, pada 20 Januari 2021. (Xinhua/Liu Jie)
Hunter Biden “akan mendapatkan masa percobaan sekitar dua tahun dan memasuki program diversi,” papar The Washington Post, mengutip para sumber yang mengetahui tentang negosiasi tersebut.
WASHINGTON, 20 Juni (Xinhua) — Hunter Biden, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, setuju untuk mengaku bersalah atas dua dakwaan pelanggaran pajak federal dan kepemilikan senjata api secara ilegal, demikian menurut berkas pengadilan pada Selasa (20/6).
Dalam berkas pengadilan itu, Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa Hunter Biden akan mengaku bersalah atas dua dakwaan pelanggaran ringan karena tidak membayar pajak untuk tahun 2017 dan 2018 secara tepat waktu. Dia telah berada di bawah penyelidikan federal oleh dewan juri federal di Delaware sejak 2018.
Putra presiden AS itu juga setuju untuk menandatangani perjanjian diversi praperadilan terkait dakwaan terpisah atas kepemilikan senjata api oleh seseorang yang merupakan penyalahguna atau pencandu zat terlarang.
“Presiden dan Ibu Negara mencintai putra mereka dan mendukungnya untuk terus membangun kembali kehidupannya. Kami tidak akan berkomentar lebih lanjut,” kata juru bicara Gedung Putih Ian Sams dalam sebuah pernyataan.
Hunter Biden “akan mendapatkan masa percobaan sekitar dua tahun dan memasuki program diversi,” papar The Washington Post, surat kabar terkemuka di ibu kota AS, mengutip para sumber yang mengetahui tentang negosiasi tersebut.
Setiap kesepakatan negosiasi (plea deal) yang diusulkan harus disetujui oleh hakim federal, kata laporan itu, menambahkan bahwa jaksa penuntut dan penasihat hukum telah mengajukan permohonan untuk sidang pengadilan di mana Hunter Biden (53) dapat mengajukan pembelaannya.
Laporan itu juga mencatat bahwa kesepakatan tersebut kemungkinan akan menjadi bahan untuk pemilihan presiden AS tahun 2024, karena dua partai utama di negara itu sekali lagi akan memperdebatkan tentang pengaruh politik terhadap penegakan hukum, dan dampak investigasi penegakan hukum terhadap kampanye politik.
Mantan presiden AS Donald Trump dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik dengan cepat mengkritik kesepakatan pembelaan Hunter Biden, dan menggunakannya sebagai contoh kasus terbaru untuk berargumen bahwa Departemen Kehakiman AS telah dipolitisasi, demikian dilansir CNN. [Xinhua]
