LONDON – Perselisihan mengenai hak penangkapan ikan antara Inggris dan Prancis terus memanas saat Paris mengancam akan melakukan tindakan balasan terhadap industri perikanan dan perdagangan Inggris yang lebih luas. Ini merupakan sinyal baru bahwa sektor dengan nilai ekonomi kecil itu terus memberikan pengaruh besar pada hubungan kedua negara pasca-Brexit.
Pada Rabu (27/10) malam waktu setempat, Prancis menyatakan tengah mempersiapkan sanksi, dan beberapa tindakan mungkin akan diberlakukan mulai Selasa (2/11) pekan depan kecuali ada kemajuan yang cukup besar dalam sengketa hak penangkapan ikan dengan Inggris. Langkah itu diambil setelah Prancis mengeluhkan hanya setengah dari lisensi yang diperlukan diberikan kepada kapal nelayannya untuk beroperasi di perairan teritorial Inggris.
Langkah yang diumumkan oleh Prancis ini termasuk mencegah kapal nelayan Inggris merapat di pelabuhan, memperketat pemeriksaan perbatasan dan kebersihan terhadap barang-barang dari Inggris, serta memperketat pemeriksaan keamanan di kapal Inggris dan truk yang melakukan perjalanan dari dan menuju Inggris. Media berspekulasi bahwa tindakan lebih lanjut dapat mencakup pemutusan pasokan listrik ke Pulau Jersey di Selat Inggris, seperti yang pernah diancamkan Prancis pada Mei lalu.
“Ancaman Prancis mengecewakan dan tidak proporsional, dan tidak seperti yang kami harapkan dari sekutu dan mitra dekat,” kata juru bicara pemerintah Inggris melalui sebuah pernyataan.
“Langkah-langkah yang diancamkan tampaknya tidak sesuai dengan perjanjian perdagangan dan kerja sama (trade and cooperation agreement/TCA) serta hukum internasional yang lebih luas, dan jika dilakukan, akan mendapat tanggapan yang tepat dan terukur. Kami akan menyampaikan keprihatinan kami kepada Komisi Uni Eropa dan pemerintah Prancis,” kata juru bicara itu.
Inggris bersikeras telah meloloskan 98 persen pengajuan izin dari kapal Uni Eropa untuk menangkap ikan di perairannya. Media Inggris mengatakan sejak 31 Desember tahun lalu, sebanyak 1.673 kapal Uni Eropa telah diberikan izin untuk menangkap ikan, dengan 736 di antaranya adalah kapal Prancis.
Menteri Brexit Inggris David Frost mengatakan Inggris akan mencari klarifikasi mendesak dari rencana Prancis tersebut dan akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Sengketa hak penangkapan ikan pasca-Brexit antara Inggris dan Prancis dimulai sejak awal tahun ini setelah pemerintah Pulau Jersey di Selat Inggris memperkenalkan sistem perizinan baru yang mengharuskan kapal-kapal nelayan Prancis menunjukkan riwayat penangkapan ikan di perairan Jersey untuk mendapatkan izin di masa mendatang. Hal itu memicu kedua belah pihak mengirim kapal angkatan laut mereka untuk memantau situasi di perairan Jersey pada Mei lalu.
Masalah hak penangkapan ikan secara politik merupakan hal sensitif baik bagi Inggris maupun Prancis. Topik ini menjadi persoalan pelik selama pembicaraan Brexit yang memakan waktu, di mana Uni Eropa mengaitkan akses perusahaan keuangan Inggris ke pasarnya dengan hak nelayan mereka untuk beroperasi di perairan Inggris.
Masalah ini akan menjadi semakin sensitif mengingat pemilihan presiden Prancis pada April tahun depan dan ambisi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk menunjukkan kendali penuh negaranya atas wilayah perairannya sendiri pasca-Brexit.
Adam Parsons, Koresponden Eropa untuk Sky News, memaparkan bahwa Emmanuel Macron berencana mengikuti pemilihan umum tahun depan dan sang presiden tahu bahwa membela nelayan akan memberi pengaruh baik pada pemilih di Prancis utara. Sementara Boris Johnson, yang selalu memperhatikan opini publik, juga menyadari betul bahwa hak penangkapan ikan menjadi topik penting di antara banyak pemilih Brexit.
Tak ada pihak yang ingin terlihat mundur terlalu cepat. Namun resolusi membutuhkan kepala dingin, diplomasi lembut dan pemikiran yang jernih. Keputusan Prancis untuk membeberkan ancamannya di muka publik mungkin tidak akan membantu proses tersebut, kata Parsons.
Patrick Martin-Genier, profesor di Institut Studi Politik Paris, mengatakan kepada media bahwa TCA ditandatangani antara UE dan Inggris, bukan Prancis dan Inggris. “Dengan kata lain, negara-negara Uni Eropa (UE) harus bersatu mengenai isu penangkapan ikan. Pemerintah Prancis sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk mengamankan dukungan negara-negara UE, tetapi Brussel sejauh ini masih berhati-hati untuk tidak memperkeruh suasana, dengan hanya menyampaikan keprihatinan atas terbatasnya jumlah izin penangkapan ikan yang diberikan.”
Prancis telah mendorong Uni Eropa untuk meningkatkan tekanan terhadap Inggris atas sengketa hak penangkapan ikan. The Guardian bulan ini melansir bahwa 14 negara anggota Uni Eropa, termasuk Prancis, Belgia, Irlandia, dan Spanyol, tengah bersiap untuk mengeluarkan deklarasi gabungan yang menuduh pemerintah Inggris mempertaruhkan “kerusakan ekonomi dan sosial yang signifikan” terhadap komunitas nelayan mereka. [Xinhua]
