JENEWA – Putaran terakhir dialog konstitusi Suriah, yang diikuti oleh anggota Badan Kecil Komite Konstitusi Suriah, dijadwalkan dimulai di Jenewa pada Senin (18/10), kata seorang utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Minggu (17/10).
Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir O. Pedersen mengatakan dalam konferensi pers di Jenewa pada Minggu bahwa para pihak telah sepakat untuk mempersiapkan dan mulai menyusun draf reformasi konstitusi, dan “hal baru pada pekan ini adalah kami benar-benar akan memulai proses penyusunan reformasi konstitusi di Suriah.”
Pedersen mengatakan bahwa pada Minggu pagi dia telah bertemu dengan ketua yang dicalonkan oleh pemerintah Suriah dan ketua yang dicalonkan oleh partai oposisi.
“Untuk kali pertama, kedua ketua, satu dicalonkan oleh pemerintah dan satunya lagi oleh oposisi, duduk bersama saya untuk melakukan diskusi yang substansial dan jujur tentang bagaimana kami akan melanjutkan reformasi konstitusi dan secara rinci bagaimana kami merencanakan pekan mendatang,” kata Pedersen.
Utusan PBB itu mengatakan kepada awak media bahwa situasi kemanusiaan dan ekonomi di Suriah sangat sulit, menyebut ada lebih dari 13 juta warga Suriah yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Komite Konstitusi Suriah, yang terdiri dari perwakilan pemerintah Suriah, partai oposisi, dan masyarakat sipil, secara resmi dibentuk di Jenewa pada 30 Oktober 2019 untuk merancang konstitusi baru bagi negara yang tercabik perang itu.
Badan Kecil Komite, termasuk 45 delegasi dan masing-masing 15 delegasi dari ketiga kelompok tersebut, telah bertemu di Jenewa sebanyak lima kali, tanpa membuat kemajuan yang berarti. [Xinhua]
