PBB – China pada Senin (9/8) menyampaikan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak pantas melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab soal isu Laut China Selatan.
“AS sendiri tidak pantas melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab soal isu Laut China Selatan,” ujar Dai Bing, Kuasa Usaha Misi Tetap China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim.
“Saya juga ingin menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB bukanlah wadah yang tepat untuk membahas isu Laut China Selatan. AS baru saja menyinggung isu Laut China Selatan, dan China secara tegas menentang tindakan ini,” imbuh Dai.
“Saat ini, berkat upaya bersama China dan negara-negara anggota ASEAN, situasi di Laut China Selatan secara umum tetap stabil. Semua negara menikmati kebebasan navigasi dan penerbangan yang sesuai dengan hukum internasional. China dan negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration on the Conduct of Parties/DOC) di Laut China Selatan secara penuh dan efektif serta berupaya melaksanakan kode etik tersebut di Laut China Selatan sesegera mungkin,” kata utusan tersebut, seraya menambahkan bahwa “kami bertekad dan mampu menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.” Duta besar tersebut menyatakan bahwa AS berupaya menciptakan masalah tanpa alasan sama sekali, dengan mengirim kapal dan pesawat militer canggih ke Laut China Selatan secara sewenang-wenang sebagai bentuk provokasi, dan secara terbuka berupaya mengganggu negara-negara di kawasan tersebut, khususnya negara-negara terkait.
“Negara ini sendiri (AS) telah menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” tutur Dai.
“AS sendiri tidak bergabung dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), namun menganggap dirinya sebagai hakim konvensi tersebut, menuding negara lain, dan ikut campur secara sewenang-wenang. Negara itu tidak memiliki kredibilitas terkait isu maritim,” kata Dai.
“Kegaduhan yang diciptakan AS di Dewan Keamanan PBB tersebut sepenuhnya bermotif politik. Pengadilan yang sewenang-wenang terkait Laut China Selatan melanggar prinsip persetujuan negara dan merupakan tindakan di luar hukum. Ada kesalahan yang jelas dalam penentuan fakta, dan penerapan hukum beserta putusannya adalah sesuatu yang tidak sah, serta tanpa kekuatan yang mengikat,” lanjut Dai.
Dewan Keamanan PBB pada Senin menggelar debat terbuka terkait keamanan maritim via konferensi video. Pertemuan yang menjadi salah satu agenda utama kepresidenan India selama bulan Agustus tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. [Xinhua]
