Foto yang diabadikan pada 17 Desember 2021 ini menunjukkan pertemuan Komisi Bersama tentang Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) di Wina, Austria. (Xinhua/Delegasi UE di Wina)
TEHERAN, 31 Juli (Xinhua) — Seorang anggota parlemen Iran pada Minggu (31/7) mengatakan bahwa putaran baru pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 kemungkinan akan segera digelar, demikian dilaporkan Kantor Berita Mahasiswa Iran (ISNA).
Mengingat upaya pihak Eropa untuk melanjutkan kembali pembicaraan itu, Ali Bagheri Kani, Kepala Negosiator Nuklir Iran, telah mengisyaratkan bahwa putaran baru negosiasi tersebut kemungkinan akan diadakan dalam beberapa hari mendatang, ujar Yaqoub Reza-Zadeh, seorang anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, kepada ISNA.
Seraya mengharapkan kesepakatan yang baik dalam kemungkinan putaran baru pembicaraan itu, Reza-Zadeh menyebutkan bahwa Iran akan melangkah dengan hati-hati dalam upayanya untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh rakyat maupun parlemen.
Tempat penyelenggaraannya kemungkinan masih di Wina, namun lokasi pastinya “pada akhirnya akan ditentukan setelah kesepakatan dicapai di antara pihak-pihak terkait,” katanya.
Iran menandatangani kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) dengan negara-negara besar dunia pada Juli 2015, setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi terhadap negara tersebut. Namun, mantan presiden AS Donald Trump menarik Washington keluar dari perjanjian itu pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi sepihak terhadap Teheran, yang memicu Iran membatalkan beberapa komitmennya dalam pakta tersebut.
Pembicaraan tentang pemulihan kembali JCPOA dimulai pada April 2021 di ibu kota Austria itu tetapi ditangguhkan pada Maret tahun ini lantaran perbedaan politik antara Teheran dan Washington.
Setelah sempat ditangguhkan selama tiga bulan, pembicaraan itu dilanjutkan kembali pada akhir Juni di Doha, ibu kota Qatar, namun gagal menyelesaikan perbedaan. [Xinhua]
