HONG KONG – Kantor Penghubung Pemerintah Rakyat Pusat di Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong pada Selasa (30/3) menyampaikan bahwa amendemen Lampiran I dan Lampiran II Undang-Undang Dasar SAR Hong Kong yang disahkan oleh badan legislatif tertinggi China memberikan jaminan institusional yang signifikan bagi prinsip “para patriot yang mengelola Hong Kong”, serta akan mendorong pembangunan sistem demokratis yang sesuai dengan realitas Hong Kong menuju fase baru.
Kantor penghubung tersebut menyampaikan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya dengan tegas menjunjung tinggi amendemen yang diloloskan dalam rapat penutupan sesi ke-27 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/NPC) ke-13 dan sepenuhnya mendukung pemerintah SAR Hong Kong dalam mengubah hukum lokal yang relevan.
Otoritas pusat selalu mendorong dan melindungi demokrasi Hong Kong, dan amendemen ini menunjukkan komitmen otoritas pusat untuk menyempurnakan mekanisme “satu negara, dua sistem” serta menjaga kesejahteraan dan stabilitas jangka panjang Hong Kong, papar kantor penghubung itu.
Penyempurnaan sistem pemilihan umum (pemilu) Hong Kong akan memperluas ruang dan saluran bagi partisipasi politik warga Hong Kong dengan cara yang lebih demokratis dan seimbang, kata kantor penghubung tersebut, menambahkan bahwa sistem pemilu yang baru ini progresif dan aktif.
Kantor penghubung menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar pada opini warga Hong Kong, dengan sekitar 100 seminar, kunjungan, dan wawancara dilakukan di Hong Kong demi mendengarkan suara warga Hong Kong dari seluruh lapisan masyarakatnya.
Masyarakat Hong Kong juga mencapai konsensus untuk mengimplementasikan prinsip “para patriot yang mengelola Hong Kong” dan menyempurnakan sistem pemilu, papar kantor itu, mengutip bahwa lebih dari 2,38 juta warga menandatangani sebuah petisi untuk menunjukkan dukungan mereka.
Kantor penghubung tersebut menyampaikan bahwa implementasi keputusan NPC dan amendemen yang diloloskan oleh Komite Tetap NPC menjadi tanggung jawab bersama otoritas eksekutif, legislatif, maupun semua sektor masyarakat SAR Hong Kong.
Baru-baru ini, Kepala Eksekutif SAR Hong Kong Carrie Lam dan beberapa pejabat terkait dari pemerintah SAR Hong Kong dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan mengerahkan segala upaya untuk mengubah hukum pemilu lokal yang relevan sesuai dengan amendemen Lampiran I dan Lampiran II Undang-Undang Dasar SAR Hong Kong, papar kantor penghubung itu.
Selama setahun terakhir, titik balik utama keseluruhan situasi sosial di Hong Kong dari kekacauan menjadi stabilitas sekali lagi membuktikan bahwa otoritas pusat adalah pemimpin, praktisi, dan pembela yang paling dapat dipercaya dari mekanisme “satu negara, dua sistem,” kata kantor penghubung itu.
Undang-undang keamanan nasional di SAR Hong Kong meletakkan fondasi hukum yang solid untuk menjaga keamanan nasional maupun perdamaian Hong Kong, dan penyempurnaan sistem pemilu SAR Hong Kong memberikan jaminan institusional untuk memastikan implementasi prinsip “para patriot yang mengelola Hong Kong,” tambah kantor penghubung tersebut.
Upaya gabungan bersifat kondusif bagi kesejahteraan maupun stabilitas jangka panjang Hong Kong, serta pembangunan yang stabil dan berkelanjutan dari mekanisme “satu negara, dua sistem,” lanjut kantor itu.
Kantor penghubung tersebut sangat yakin bahwa dengan menyingkirkan hambatan politik, Hong Kong akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang telah mengakar kuat terkait ekonomi dan penghidupan warga, serta berintegrasi dengan lebih baik ke dalam keseluruhan pembangunan China. [Xinhua]
