WASHINGTON – Para pejabat senior pemerintahan Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/3) mengatakan bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) menguji sistem senjata jarak dekat selama akhir pekan lalu dan menyebutnya sebagai aktivitas militer normal.
Dalam sebuah konferensi pers via telepon, para pejabat itu mengatakan kepada awak media bahwa sistem persenjataan yang diuji RRDK selama akhir pekan lalu “berada pada spektrum terendah” dan tidak tercakup dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Karena alasan intelijen, para pejabat tidak memaparkan uji coba tersebut secara rinci. Menurut laporan media AS, uji coba selama akhir pekan itu melibatkan dua rudal jarak dekat, uji coba pertama yang dilakukan setelah Joe Biden menjabat presiden.
“Ini bagian normal dari jenis uji coba yang biasa dilakukan RRDK. Kami rasa ini bukanlah kepentingan terbaik kami untuk membesar-besarkan hal seperti ini,” kata seorang pejabat.
Pejabat itu juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan upayanya untuk melakukan diplomasi dengan RRDK seraya bekerja sama erat dengan Korea Selatan, Jepang, dan China.
Para pejabat senior itu juga mengindikasikan bahwa pemerintahan Biden sedang dalam tahap akhir peninjauan kebijakan terkait RRDK, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan akan membahas masalah ini dengan mitra setaranya di Jepang dan Korea Selatan pekan depan.
Uji coba senjata dilakukan beberapa hari setelah RRDK mengecam latihan militer gabungan yang digelar oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan pekan lalu.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pada Senin (22/3) lalu mengatakan bahwa pemerintahan Biden baru-baru ini telah menghubungi Pyongyang namun belum menerima tanggapan apa pun.
Seorang diplomat tinggi RRDK bersumpah bahwa Pyongyang akan mengabaikan upaya komunikasi AS hingga Washington “menarik kebijakan permusuhannya,” seperti dilansir Korean Central News Agency (KCNA), kantor berita resmi RRDK, pada Kamis (18/3).
“Kami telah menyatakan sikap kami bahwa tidak ada kontak dan dialog apa pun antara RRDK-AS yang dapat dilakukan kecuali AS menarik kebijakan permusuhannya terhadap RRDK. Oleh karenanya, kami juga akan mengabaikan upaya semacam itu dari AS di masa mendatang,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Pertama RRDK Choe Son Hui. [Xinhua]
