PM Jepang Janji “Bersiap untuk yang Terburuk” dalam Penanganan Varian Omicron

Meskipun situasi COVID-19 di Jepang telah membaik secara signifikan, Kishida memperingatkan tentang “risiko baru termasuk adanya konfirmasi varian Omicron di sejumlah negara.”

TOKYO, Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida pada Senin (6/12) berjanji “bersiap untuk yang terburuk” dalam menangani varian COVID-19 Omicron sembari tetap mempromosikan pemulihan ekonomi negara tersebut.

Dalam pidato kebijakannya pada awal sebuah sesi parlemen luar biasa, Kishida juga menyuarakan harapan untuk pembahasan lebih lanjut tentang revisi konstitusi dan berjanji untuk menyelesaikan tinjauan menyeluruh atas kebijakan keamanan dalam waktu sekitar satu tahun.

Meskipun situasi COVID-19 di Jepang telah membaik secara signifikan, Kishida memperingatkan tentang “risiko baru termasuk adanya konfirmasi varian Omicron di sejumlah negara.”

“Kita akan mempertahankan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan kita,” kata sang PM, seraya menambahkan bahwa Jepang telah menambahkan 10.000 ranjang rumah sakit bagi pasien COVID-19 sejak musim panas lalu dan mungkin akan menyetujui penggunaan obat perawatan oral pada akhir bulan ini.

Dirinya mengatakan sertifikat digital bagi orang yang telah menerima vaksinasi lengkap COVID-19 akan siap diberikan pada 20 Desember mendatang oleh pemerintah Jepang.

Mengacu pada keputusan untuk melarang masuknya warga negara asing ke Jepang menyusul kekhawatiran atas varian Omicron, Kishida mengatakan dirinya “siap menerima kritik bahwa saya terlalu berhati-hati sebelum kita memiliki pemahaman yang memadai mengenai situasinya.”

Selain itu, sang PM berjanji untuk mendukung bisnis dan pekerja yang terdampak parah oleh pandemi melalui paket stimulus skala besar, yang sebagian besar didanai dengan rekor anggaran tambahan tahun fiskal 2021 sebesar 36 triliun yen (1 yen = Rp126) yang diperkirakan akan disahkan oleh parlemen dalam sesi luar biasa tersebut.

Mengenai reformasi konstitusi, Kishida menekankan bahwa anggota parlemen “memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan secara serius” apakah akan mengubah undang-undang tertinggi atau tidak.

“Dalam era perubahan yang cepat, kita harus mendorong diskusi luas di kalangan masyarakat mengenai apakah Konstitusi saat ini cocok untuk masa sekarang,” ujarnya.

Kishida mengatakan pemerintah akan meningkatkan “secara signifikan” insentif pajak bagi perusahaan guna menaikkan upah sebagai respons atas janjinya dalam mencapai “kapitalisme baru”, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang namun juga mendistribusikan kembali kekayaan ke kelas menengah.

Untuk mempromosikan teknologi digital, PM Jepang tersebut mengatakan bahwa pemerintahnya akan memasang kabel bawah air di seluruh Jepang guna membentuk “jalan raya super” untuk internet berkecepatan tinggi.

Sesi parlemen luar biasa itu dimulai pada Senin sore waktu setempat dan akan berlangsung hingga 21 Desember mendatang. [Xinhua]