CANBERRA – Pihak oposisi di Australia pada Selasa (3/8) mengusulkan insentif uang tunai bagi warga Australia yang telah disuntik vaksin saat kota terpadat di negara itu, Sydney, masih berjuang menghadapi wabah COVID-19 yang dipicu oleh varian Delta.
Pemimpin Partai Buruh (Labor Party) Anthony Albanese pada Selasa mengungkapkan rencana untuk menawarkan bonus uang tunai sebesar 300 dolar Australia (1 dolar Australia = Rp10.629) kepada setiap warga Australia yang telah divaksin penuh pada 1 Desember.
Usulan itu diperkirakan akan menelan biaya sebesar 6 miliar dolar Australia. Namun, Albanese berpendapat bahwa karantina wilayah (lockdown) yang terus diterapkan di seluruh wilayah Australia menghabiskan biaya jauh lebih besar.
“Itu merupakan jumlah yang sedikit dibandingkan biaya lockdown massal yang ditanggung oleh perekonomian nasional kami yakni 2 miliar dolar Australia per pekan,” tuturnya kepada saluran televisi Nine Network.
“Jadi, ini tidak hanya akan baik bagi kesehatan kami, tetapi juga akan memberikan stimulus yang sangat dibutuhkan di saat para pekerja dan bisnis kecil benar-benar berjuang untuk bertahan hidup sebagai akibat dari penerapan lockdown.”
Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Jumat (30/7) mengungkapkan rincian terkait empat tahap jalan keluar dari pandemi virus corona.
Berdasarkan rencana itu, warga Australia akan diberikan kebebasan bepergian yang lebih besar ketika 80 persen populasi dewasa telah divaksin penuh.
Namun, hingga Senin (2/8), baru sekitar 19,2 persen orang dewasa di Australia yang telah menerima dua dosis vaksin.
Dalam pernyataan pada Selasa, Albanese menyatakan bahwa insentif uang tunai akan membantu Australia mencapai cakupan vaksinasi 80 persen lebih awal.
“Semakin cepat target ini tercapai, semakin cepat pula proses pemulihan saat kita keluar dari penerapan lockdown yang menguras keuangan negara ratusan juta dolar per hari,” imbuh Albanese.
“Sekarang ini, warga Australia mengandalkan Scott Morrison untuk melakukan pekerjaannya dan meluncurkan vaksin, kami berada di urutan terakhir (dalam hal vaksinasi) di negara maju.”
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Australia Simon Birmingham mengatakan hal itu “tidak akan berhasil.”
“Pendekatan kami telah dipandu oleh prinsip-prinsip yang memastikan pengeluaran ditargetkan, proporsional, dan difokuskan untuk mencapai hasil yang benar-benar diperlukan,” ujar Birmingham kepada Nine.
Hingga Senin sore, terdapat 34.611 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Australia dan angka kasus penularan lokal dalam 24 jam terakhir mencapai 222, menurut data terbaru dari Departemen Kesehatan Australia. [Xinhua]
