TOKYO – Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga pada Senin (5/4) mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk mendirikan sebuah lembaga baru yang ditujukan sebagai ujung tombak kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak.
Para anggota parlemen partai yang berkuasa pada pekan lalu mengusulkan dibentuknya lembaga anak-anak dalam upaya memikat para pemilih menjelang pemilihan umum.
“Kita harus menghapus kebijakan seksionalisme dan mempertimbangkan bagaimana seharusnya sebuah organisasi,” kata Suga dalam sebuah rapat Komite Audit Dewan Penasihat Jepang.
“Dari sudut pandang yang luas untuk memastikan masa depan Jepang, saya ingin partai saya mempelajari pembentukan lembaga semacam itu,” ujarnya.
Anggota parlemen dari Partai Demokratik Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) meminta pemerintah untuk membentuk lembaga tersebut guna mengoordinasikan kebijakan terkait anak dalam hal layanan kesehatan dan pendidikan serta yang ditangani oleh polisi sebagai bagian dari upaya negara mengatasi angka kelahiran yang rendah.
Suga telah menginstruksikan LDP untuk membuat cetak biru untuk lembaga tersebut, menurut laporan media setempat. Lembaga itu akan dibentuk sebagai bagian dari organisasi khusus di bawah PM Jepang dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Toshihiro Nikai.
Guna menggaet suara dari masyarakat yang memiliki anak, pemerintah berupaya memasukkan lembaga anak dalam kebijakan dasarnya yang akan disusun sekitar Juni mendatang.
Lembaga tersebut akan bertanggung jawab atas beberapa isu termasuk kemiskinan, kekerasan, dan bunuh diri di kalangan anak-anak serta penyelarasan kembali yurisdiksi administratif di sekolah pra-taman kanak-kanak (TK) dan TK. [Xinhua]
