Dina Hidayana, Sahli MPR RI, mengingatkan kembali potensi eskalasi konflik akibat krisis air yang akan melanda Indonesia di tahun 2040 berdasar prediksi World Research Institute. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak 2017 pun telah menyatakan bahwa dari empat manusia ada setidaknya satu orang yang tidak berkesempatan mengkonsumsi air layak minum.
Selain itu, Badan Pangan Dunia (FAO) di tahun 2000 pun telah melaporkan temuan sekitar 2 juta orang yang mayoritas anak-anak dari negara miskin dan berkembang menderita berbagai penyakit yang disebabkan kelangkaan air, kelaparan dan sanitasi yang buruk, artinya air sangat berkaitan erat dengan sektor pangan dan non pangan, termasuk tingginya mortalitas, urai Dina Hidayana yang juga dikenal sebagai Pakar Pertahanan dan Pangan ini.
Telah diketahui Indonesia baru saja menjadi tuan rumah dalam perhelatan World Water Forum (WWF) ke-10 yang berlangsung 18-25 Mei 2024 di Bali. Pertemuan internasional yang digagas Dewan Air Dunia sejak 1997 ini dimaksudkan membahas isu-isu dan kebijakan air di tataran global. Indonesia yang memiliki luas lautan dan perairan lebih dari 62% tentunya sangat berkepentingan atas forum ini, urai Dina, usai menghadiri pagelaran Cultural Night pada Jum’at (24/5) sebagai agenda pamungkas serangkaian kegiatan WWF di Taman Bhagawan Nusa Dua Bali.
Dina Hidayana, yang juga Ketua Umum IKATANI ini merespon positif pertemuan multilateral tersebut beserta gagasan dan hasil-hasilnya yang diharapkan mengarah pada akselerasi terciptanya kebijakan dan kemajuan tata kelola air yang berkeadilan. Kebutuhan air, baik untuk sektor pangan dan non pangan semakin eksponensial seiring laju manusia dan perubahan gaya hidup, maka perlu diantisipasi disparitas dalam memenuhi ketersediaan dan rasa keadilan di level masyarakat, terutama di negara-negara rawan konflik yang berkategori belum maju, seperti Indonesia, tegas Dina.
Air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk air minum, mandi, pangan manusia ataupun pakan hewan, namun juga berbagai keperluan lain untuk eksistensi dan kesinambungan ekosistem. Sektor pertanian bahkan sangat bergantung pada pasokan air. Ironisnya, berdasar data di laman setneg.go.id disebutkan total air tawar dipermukaan bumi hanya sekitar 2,5%, sisanya sebesar 97,5% berupa air salinasi atau air laut.
Parahnya, hanya 1/3 dari ketersediaan air tawar tersebut yang bisa dimanfaatkan secara langsung, lainnya berupa es, salju atau gletser. Artinya, sebuah tantangan dan peluang sekaligus bagi kita untuk mengefektifkan sejumlah kecil air tawar yang bisa langsung dimanfaatkan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan air salinasi, termasuk upaya desalinasi untuk mengatasi laju kebutuhan air serta pengembangan sektor pangan dan pertanian, urai Dina, yang juga berprofesi sebagai Dosen di beberapa Kampus.
Ketua Depinas SOKSI, Dina Hidayana mengusulkan, dalam konteks Indonesia, pentingnya orkestrasi kebijakan yang menegaskan keterpaduan kementerian/lembaga dalam tata kelola ekosistem dan hilirisasi air bagi sektor pangan dan non pangan. Sudahi keangkuhan dan egoisme antar institusi yang merugikan bangsa dan generasi masa depan, tegas Alumnus Doktoral Strategi Pertahanan UNHAN RI ini.
Keberlimpahan air yang masih kita nikmati saat ini jangan sampai membutakan mata dan telinga adanya wilayah atau kawan di tempat lain mengalami kelangkaan, bahkan untuk sekedar minum. Selain itu tanggung jawab moral kita bersama mewariskan kondisi yang lebih baik bagi generasi masa depan. Dunia ini milik bersama, seyogyanya dikelola dan dimanfaatkan secara bersama pula dengan prinsip berkeadilan, maka dengan demikian keberlangsungan sumber daya dan regenerasi manusia dapat lestari, pungkas Dina Hidayana.
