HONG KONG, 5 Juli (Xinhua) — Pemerintah Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong secara aktif memajukan pengembangan teknologi hukum, termasuk penyelesaian sengketa secara daring dan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), kata Kepala Eksekutif SAR Hong Kong John Lee pada sebuah kolokium hukum internasional pada Jumat (4/7).
Dalam pidatonya, Lee menyoroti bahwa Organisasi Internasional untuk Mediasi (International Organization for Mediation/IOMed), yang berkantor pusat di Hong Kong, bertujuan menyelesaikan perselisihan internasional melalui rasa saling menghormati dan saling pengertian.
Cui Jianchun, komisioner Kementerian Luar Negeri di SAR Hong Kong, mengatakan bahwa Hong Kong, dengan keunggulannya di bawah prinsip “Satu Negara, Dua Sistem”, sistem keuangan dan hukum yang selaras secara internasional, dan tenaga kerja yang sangat terspesialisasi, memiliki posisi yang tepat untuk memainkan peran konstruktif dalam diskusi global mengenai norma-norma etika, peraturan, dan praktik hukum yang berkaitan dengan AI.
Kamalinne Pinitpuvadol, sekretaris jenderal Organisasi Konsultasi Hukum Asia-Afrika, mengatakan bahwa IOMed yang berbasis di Hong Kong secara bertahap muncul sebagai pilar baru dalam penyelesaian sengketa secara damai, dengan memelopori model multilateralisme yang inklusif.
IOMed secara inovatif memanfaatkan sistem AI multibahasa dan platform kolaboratif waktu nyata (real time) untuk memberdayakan mediasi melalui teknologi inklusif, katanya.
Pakar hukum, pejabat pemerintah, dan pemimpin institusi dari seluruh dunia berkumpul di Hong Kong pada Jumat untuk menghadiri Kolokium Hukum Internasional tahunan, yang menandai 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mendiskusikan dampak teknologi, terutama AI, terhadap hukum dan tatanan internasional. Selesai
