Seraya mengakui bahwa keputusan semacam itu adalah “murni kompetensi negara anggota,” Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyoroti bahwa sekitar 150 juta orang di UE belum menerima vaksinasi.
BRUSSEL, Uni Eropa (UE) harus memulai diskusi tentang apakah vaksinasi wajib diperlukan dalam mengatasi lonjakan kasus COVID-19 yang sedang berlangsung, terutama mengingat sepertiga dari populasi UE belum menerima vaksinasi, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel pada Rabu (1/12).
Seraya mengakui bahwa keputusan semacam itu adalah “murni kompetensi negara anggota,” dia menyoroti bahwa sekitar 150 juta orang di UE belum menerima vaksinasi COVID-19.
“Saya pikir bisa dimengerti dan tepat untuk memulai diskusi ini sekarang, tentang bagaimana kita dapat mendorong dan mungkin mulai mempertimbangkan soal vaksinasi wajib di kawasan UE,” katanya dalam sebuah konferensi pers.
“Kita memiliki vaksin, vaksin yang menyelamatkan nyawa, tetapi (vaksin) ini belum digunakan secara memadai di semua tempat ,” katanya.
Von der Leyen juga menyebutkan bahwa penyedia vaksin COVID-19 utama UE, BioNTech/Pfizer, akan menyediakan dosis vaksin COVID-19 tersedia untuk anak-anak di kawasan tersebut dalam dua pekan ke depan.
Presiden komisi itu mengungkapkan bahwa belum ada informasi yang memadai terkait varian baru COVID-19 Omicron, yang menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memiliki tingkat risiko (penularan) tinggi.
“Kita belum mengetahui segalanya tentang varian ini tetapi cukup tahu untuk mewaspadai,” katanya. “Dari pengalaman kita dengan varian Delta, kita tahu bahwa ini adalah perlombaan melawan waktu. Sampai kita mengetahui lebih banyak tentang varian ini, dalam dua hingga tiga pekan ke depan, kita perlu mengambil tindakan. Para ilmuwan terbaik kita sedang bekerja siang dan malam. Dan apa yang ditunjukkan ilmu pengetahuan kepada kita adalah bahwa vaksinasi penuh dan dosis penguat (booster) dapat memberikan perlindungan terhadap virus ini.” Selesai
