WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (7/4) berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II untuk menyuarakan dukungan AS atas kepemimpinannya dan menegaskan solusi dua negara untuk isu Israel-Palestina.
Biden menyatakan “dukungan kuat AS untuk Yordania dan menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan Raja Abdullah II bagi AS dan kawasan itu,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Kedua pemimpin juga membahas hubungan bilateral, peran penting Yordania di kawasan, dan memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, serta keamanan.
“Presiden juga menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina,” imbuh pernyataan itu.
Percakapan telepon itu dilakukan seiring pulihnya stabilitas Yordania dari keretakan kerajaan selama akhir pekan. Raja Abdullah II pada Rabu mengatakan bahwa Pangeran Hamzah, yang dituduh oleh otoritas terlibat dalam rencana untuk mengusik stabilitas Yordania, berada dalam perlindungan sang raja.
Dalam sebuah surat kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Royal Hashemite Court, raja mengatakan “hasutan telah dihentikan sejak awal” dan Yordania dalam situasi aman dan stabil.
Pada hari yang sama, pemerintahan Biden mengumumkan rencana untuk kembali memberikan bantuan AS kepada rakyat Palestina.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan mengumumkan paket bantuan ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan sebesar 235 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp14.513) untuk Palestina, sebagian besar akan disalurkan ke Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Mantan presiden AS Donald Trump memangkas bantuan ratusan juta dolar AS untuk Palestina, dan selama dirinya menjabat, kontak diplomatik dengan Palestina praktis terhenti.
Setelah Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, Otoritas Palestina memutuskan semua hubungan resmi dengan Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS, meskipun kerja sama keamanan terus berlanjut.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield bulan lalu mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Washington akan “membuka kembali saluran komunikasi diplomatik” dengan Palestina yang telah terputus di bawah pemerintahan sebelumnya. [Xinhua]
