WASHINGTON – Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pada Selasa (23/3) mengatakan kepada awak media bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah eksekutif terkait kebijakan keamanan senjata.
“Kami memang sedang mempertimbangkan serangkaian langkah pendorong, termasuk mengupayakan undang-undang (UU), termasuk langkah eksekutif untuk menangani, seperti yang pasti Anda ketahui, bukan hanya kebijakan keamanan senjata tetapi juga kekerasan di tengah masyarakat, jadi hal ini telah dan akan terus didiskusikan,” kata Psaki dalam pernyataannya di hadapan awak media saat berada di pesawat kepresidenan Air Force One.
Pernyataan itu dilontarkan sehari setelah aksi penembakan yang menewaskan 10 orang di sebuah pasar swalayan di Boulder, Colorado, dan sepekan setelah tiga insiden penembakan yang menewaskan delapan orang di wilayah Atlanta, Georgia.
Sementara penyelidikan terkait sejumlah insiden penembakan ini masih berlangsung dan polisi belum mengidentifikasi motif kedua tersangka, Biden mengutuk aksi kekerasan tersebut, dan pada Selasa mendesak Kongres untuk meloloskan undang-undang yang melarang senapan serbu dan magasin berkapasitas tinggi.
Presiden Amerika Serikat (AS) itu juga meminta Senat untuk segera meloloskan dua rancangan undang-undang (RUU) reformasi senjata yang memperketat pemeriksaan latar belakang yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS sebelumnya pada bulan ini.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan dalam konferensi pers pada Selasa bahwa dia akan membawa Peraturan Pemeriksaan Latar Belakang Bipartisan dan Peraturan Pemeriksaan Latar Belakang yang Diperketat, dua RUU yang telah diloloskan DPR AS, untuk dibahas di Senat. Schumer juga mengatakan bahwa pekan ini dia akan berdiskusi dengan para senator dari Partai Demokrat untuk “menemukan jalan terbaik ke depannya” terkait UU reformasi senjata.
Untuk membawa UU apa pun yang memperketat kontrol senjata ke meja Biden, Partai Demokrat membutuhkan 60 suara, atau sedikitnya 10 suara dari Partai Republik di Senat yang saat ini memiliki perbandingan jumlah anggota 50-50, untuk mengakhiri kebuntuan. Hal ini nyaris mustahil mengingat Partai Republik sangat menentang pengetatan UU senjata. [Xinhua]
