JAKARTA, WB – Belakangan ini ada upaya saling menjatuhkan antara Presiden Jokowi dan Koalisi Merah Putih (KIH). Banyaknya menteri dari parpol pendukung lahirkan `kebijakan aneh` menjadi jalan bagi KIH untuk memakzulkan Jokowi.
Hal itu disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna di Jakarta, Rabu (1/4/2015). Budyatna menilai ada upaya dari para menteri Jokowi utamanya yang berasal atau diusulkan oleh partai-partai politik anggota KIH untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan ini.
“Hal itu bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan para menteri Jokowi maupun pembantunya belakangan ini yang aneh-aneh dan bertentangan dengan keinginan rakyat maupun akal sehat dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Kebijakan aneh itu menurut Budyatna seperti kebijakan menaikan harga BBM, listrik maupun gas yang tidak pro rakyat yang diambil mentri ESDM, kebijakan Menkumham yang terkait Partai Golkar dan PPP yang mengedepankan kekuasaan dan meninggalkan rasa keadilan, naiknya harga beras, jalan tol dan banyak lagi.
“Kebijakan itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan kredibilitas dan citra Jokowi di mata rakyat. Kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat ini tentunya diarahkan agar rakyat bergerak menuntut Jokowi mundur dari jabatan presiden,” jelas Budyatna.
Menurut Budyatna, partai-partai yang ada di KIH sudah tidak nyaman dengan Jokowi karena merasa kepentingan mereka tidak mengakomodir. KIH sebagai partai utama pendukung juga tidak nyaman ketika Jokowi memberikan peluang bagi para relawan. Dengan fakta ini maka tentunya KIH tidak akan tinggal diam.
“Elit KIH selama ini juga sudah ramai diisukan ingin menggantikan Jokowi. Kan kita dengar juga bahwa JK dan Puan sudah siap-siap mengambil alih pemerintahan. Tapi sayangnya KIH tidak berani terang-terangan ingin memakzulkan Jokowi. Mereka menggunakan tangan Golkar Aburizal Bakrie untuk melawan melalui angket di DPR dan akan menggunakan kebijakan-kebijakan tidak populer itu agar rakyat melawan,” tegasnya.
Untuk itu Budyatna menyatakan dengan kondisi seperti itu dan masih ditambah dengan persoalan dimana beberapa menteri yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki kemampuan tapi tetap dipaksakan untuk menjadi menteri oleh partai-partai pendukung, membuat posisi Jokowi makin runyam. []
