JAKARTA, WB – Target pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang digadang-gadang akan menguatkan pemerintahan dalam sektor swasembada pangan, sepertinya masih jauh dalam harapan. Dikatakan hal itu, tentunya melihat situasi perkembangan pangan yang terlihat saat ini, seperti jalan ditempat dan belum menunjukan perubahan yang berarti.
Menyikapi hal itu, Ketua Tim Pemberantasan Mafia Pangan, Taufan Hunneman angkat bicara. Menurutnya untuk memenuhi target dan cita-cita Jokowi-Jk didalam menguatkan sentra pangan tanah air sesuai dengan janji politik disaat kampanye dulu, ada beberapa langkah bijak yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.
“Target pemerintah Jokowi atas swasembada pangan harus segera di lakukan dengan langkah dan strategi tepat,” ujar Taufan lewat pesan singkatnya kepada redaksi, Rabu (21/1/2015).
Pria yang berangkat dari aktivis 98 ini menjelaskan, langkah dan strategi tepat sebagai langkah awal untuk menjalankan pemerintahan kuat dalam swasembada pangan adalah dengan melakukan pemberantasan dan pembersihan para mafia pangan yang bermain. salah satu langkahnya adalah dengan melakukan penyetopan barang import komoditas.
“Berantas Mafia dan stop import barang komoditas. Adanya ketersediaan bibit unggul namun tidak didukung dengan lahan yang luas tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi balai-balai besar harus serius dan segera bergerak. Segera diterbitkan uu tentang pengalihan lahan agar dapat menahan laju pengalihan lahan yang banyak berubah menjadi alihfungsi,” ujarnya.
Hal lainnya yang juga tidak kalah penting dalam meningkatkan industri pangan adalah ketersedian sarana dan prasarana tehnologi. Pasalnya sejauh ini, pasokan tehnologi pendukung pertanian terkesan tersendat sehingga hasil produktifitas pertanian tidak maksimal.
“Petani harus kaya dan makmur. Maka untuk mewujudkan petani kaya maka matarantai high cost yang di keluarkan oleh petani dapat di pangkas. Pemerintah Jokowi dalam hal ini menteri pertanian harus mampu mewujudkan swasembada pangan dengan parameter yang jelas yaitu peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Taufan juga mencoba menyikap terkait penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah saat ini, yang dinilainya belum mampu ikut menekan harga-harga yang sudah terlanjur naik.
“Penurunan BBM belum tentu ikut mempengaruhi harga dan tarif angkot akan ikut turun, karena akan melihat kembali bebrapa variabel cost lainnya, sehingga tingginya harga disebabkan oleh pasar yang membentuk nilai equebilirium dan bukan di tingkat produsen,” pungkas Taufan.[]
