JAKARTA, WB – Politisi partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, menyikapi hasil putusan Kemkumham terkait konteks dualisme Munas Partai Golkar.
Menurutnya, putusan Kemenkumham, merupakan suatu sikap yang obyektif dan netral. Karena apa pun kemudian yang diputuskan oleh Kemenkum HAM akan tetap dilanjutkan ke proses hukum.
“Yang jelas kita semua tahu bahwa pada proses hukum yang berlaku masalah tidak akan selesai dalam jangka waktu yang cepat. Dan dualisme ini jelas akan merugikan Partai Golkar,” ujar Poempida lewat pesan singkatnya, Selasa (16/12/2014)
Poempida menambahkan, dengan adanya dualisme kepemimpinan, Golkar akan tercurah dalam masalah, sehingga upaya partai untuk melakukan konsolidasi memperkuat strategi pemenangan di pemilu 2019 menjadi terlupakan.
“Hasil akhirnya, sudah bisa dipastikan bahwa Golkar akan sulit menang. Partai Golkar diambang kehancuran. Dan ironisnya bisa jadi yang menghancurkannya adalah kader-kader Golkar sendiri” sindir Poempida.
Menantu politisi senior Fahmi Idris ini berharap, seluruh kader Golkar bisa segera menyadari bahwa dualisme kepemimpinan yang terjadi, hanya menciptakan keterpurukan.
“Rekonsiliasi harus segera terjadi. Tidak boleh ada dualisme lagi. Saya menganut prinsip 1 hidup 1 partai, tapi saat ini sungguh sedih melihat terjadinya dualisme Golkar ini,” tandas Poempida. []
