JAKARTA, WB – Progress 98 akan terus mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil Presiden Terpilih 2014, Joko Widodo ke Kejaksaan Agung, terkait kasus dugaan korupsi Bus TransJakarta.
Menyikapi itu, analis politik dari Indonesia Movement Studies Analis Center (Imosac), Irawan Susanto, mempersilahkan jika memang Progress 98 yang dikomandani Faisal Assegaf untuk membuka bukti-bukti yang sudah dimiliki.
“Faisal Assegaf itu orangnya Amin Rais. Apa yang dilakukan oleh Progress 98 itu sudah overlaping. Pengukuhan Jokowi sebagai presiden itu prosesnya sudah konstitusional,” papar Irwan saat dijumpai di bilangan Cikini, Senin (13/10/2014).
Analis yang berangkat dari aktivis 90 ini menambahkan, jika memang mereka mempunyai banyak bukti dan data terkait keterlibatan Jokowi dalam kasus bus TransJakarta maka dipersilahkan untuk menghadap dan berbicara ke MPR, dan tidak untuk mengumbar berbagai opini.
“Yang kita tahu kan saat ini proses sedang berjalan. Jadi biarkan kejaksaan Agung ataupun KPK yang bertindak. Jadi jangan membuat opini yang bermacam-macam dengan berbagai prasangka,” ujar Irwan.
Sementara itu, terkait kemungkinan adanya pengerahan massa pendukung Jokowi yang akan datang ke DPR pada pelantikan yang dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2014, Irwan mengatakan hal tersebut inisiatif dari pendukung Jokowi, dan hal itu diakuinya kemungkinan akan terjadi.
“Kami dan rekan-rekan aktivis 90 akan mengritik tajam dan tanggal 20 itu kita hanya akan mengontrol di DPR,” ujarnya.
Ada yang menarik dari analisa, Irwan terkait hari “H” pelantikan Jokowi. Menurutnya, ada kemungkinan bangsa ini akan vakum kepemimpinan jika memang nantinya Jokowi mengalami penundaan pelantikan, dan SBY dimisioner dari jabatan. Jika hal itu terjadi maka sesuai dengan ketentuan UU maka panglima TNI yang akan mengambil tampuk pimpinan.
“Panglima TNI yang akan mengambil keputusan. Tapi saya lihat tentara kita tidak akan mengambil langkah tersebut. Hal ini beda sama tentara Filipina dan Thailand,” tandas Irwan. []