JAKARTA, WB – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa kecewa dengan hasil sidang paripurna yang memutuskan politisi Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR untuk periode 2014-2015. Pasalnya, Setya kerap berurusan dengan kasus korupsi yang ditangani KPK.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad. Menurutnya, publik harus bisa lebih cermat memilih seseorang untuk dipilih sebagai pejabat negara terlebih Ketua DPR yang punya peran penting di pemerintahan. Rekam jejak dan integritas seseorang harus menjadi yang utama.
“Sebenarnya KPK menginginkan ketua DPR terpilih adalah orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi, KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru,” ujar Samad, Kamis (2/10/2014).
Meski demikian, Abraham tetap berusaha menghormati keputusan sidang paripurna yang memilih Setya Novanto sebagai Ketua bersama empat orang sebagai wakilnya. “Kami tetap menghargai proses yang sudah terjadi,” tuturnya.
Nama Setya Novanto memang sudah lama dikenal karena kerap bolak balik berurusan dengan KPK. Ia disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus korupsi seperti, kasus PON Riau, kasus sengketa Pilkada yang menjerat Akil Mochtar dan juga kasus e-KTP.
Dalam kasus Pon Riau, Setya dituding telah menerima suap dari mantan Gubernur Riau Rusli Zaenal sebesar Rp 9 miliar. Uang itu diberikan Rusli untuk memuluskan anggaran PON Riau sebesar Rp 290 miliar yang diambil dari APBN.
Dalam kasus Akil Mochtar, Setya disebut telah menjanjikan uang kepada Akil Rp 10 miliar untuk mengurusi sengketa Pilkada Jawa Timur yang ditangani MK. Fakta itu terungkap melalui pesan BlackBerry milik Akil yang ditunjukan oleh Jaksa KPK.
Kemudian, selain itu, Setya juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.
Kabar itu pertama kali keluar dari mulut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang menyebut bahwa Setya telah membagi-bagikan uang proyek e-KTP kepada sejumlah anggota DPR.
Setya juga disebut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Terkait proyek e-KTP, Setya membantah terlibat, apalagi membagi-bagikan fee. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal proyek e-KTP. []
