Jakarta, WB – Pasca ditolaknya gugatan terkait UU MD3 oleh MK, maka UU MD3 akan segera diberlakukan.
Dengan begitu, maka posisi tawar – menawar yang dilakukan oleh partai politik yang tergabung dalam KMP semakin mahal apabila kubu Jokowi-JK akan merangkul sejumlah partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP).
Menyikapi hal itu, analis politik dari lembaga Institut Pemilih Indonesia (IPI), Karyono Wibowo, mengamini kalau mahar lobi politik akan tinggi.
“Berdasarkan UU MD3 untuk mengajukan calon pimpinan dewan minimal harus didukung 5 fraksi. Sementara Koalisi Indonesia Hebat hanya 4 fraksi. Tentu dengan kondisi seperti itu, KIH harus merangkul partai lain di luar koalisi saat ini,” papar Karyono, Selasa (30/9/2014).
Namun untuk mencapai kata sepakat dalam rangkulan itu, kata Karyono tidaklah mudah. Kalaupun bisa dirangkul tentu maharnya semakin mahal, pasalnya bargaining politik akan berjalan alot. Itu artinya, bisa jadi lobby untuk merangkul partai-partai di KMP bisa gagal apabila KMP benar-benar solid.
“Jika demikian, maka kekuatan politik di parlemen tidak seimbang. Instabilitas pemerintahan Jokowi-JK dipertaruhkan. Apalagi bila semangat UU MD3 memang dirancang utk mengganjal pemerintahan, tentu tak mudah bagi Jokowiw-JK menjalankan roda pemerintahan sesuai yang diharapkan,” papar Karyono.
Namun demikian, lanjut Karyono, rakyat tak akan tinggal diam apabila KMP terus melakukan penjegalan terhadap pemerintahan Jokowi-JK, asalkan program yang diperjuangkan Jokowi-JK benar-benar pro rakyat.
Pasalnya bisa saja KMP akan berhadapan dengan kekuatan rakyat, dan jika hal itu terjadi, tentu akan berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan keamanan.
” Jika KMP terus melakukan manuver politik yang hanya dilandasi semangat dendam yang berkepanjangan maka bukan tidak mungkin pertarungan politik akan bergeser antara kubu yang ingin menjegal pemerintahan Jokowi – JK berhadapan dengan rakyat,” tandas Karyono.[]
