JAKARTA, WB – Komisi I DPR RI secara serentak mendukung penuh pembebasan mantan Dirut Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto. Selain bisa berdampak pada buruknya penyedia layanan Internet, kondisi ini membuat industri Internet terancam bangkrut.
Komisi I DPR juga meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informas (Menkominfo), Tifatul Sembiring untuk mendesak kepastian hukum kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait akan banyaknya direktur penyedia jasa Internet (Internet Service Provider/ ISP) yang akan masuk penjara jika UU No36/1999 tentang Telekomunikasi tidak diterapkan.
“Sebagai wakil rakyat kita harus memastikan adanya kepastian hukum bagi industry karena internet menyangkut kehidupan orang banyak,” kata anggota Komisi I DPR dari F-PDI Perjuangan Evita Nursanty di sela-sela rapat dengan Kemenkominfo dan KPI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9).
“Kita mendukung Indar Atmanto dibebaskan, dan kita mendesak kepada Tifatul Sembiring untuk meminta kepastian hukum kepada Presiden SBY. Sebab dampak putusan Mahkamah Agung soal kasus IM2 ini sangat besar,” lanjutnya.
Evita menyebut, jika Mahkamah Agung (MA) menyatakan izin IM2 melanggar hukum, maka ratusan industri perusahaan penyedia jasa Internet lainnya atau Internet service provider (ISP) juga akan goyah dan berdampak pada buruknya layanan internet.
Itu sebabnya, Evita meminta penyelesaian masalah ini harus cepat agar tidak mejadi beban baru di pemerintahan Jokowi-JK.
Anggota DPR RI yang juga terpilih kembali untuk periode 2014-2019 ini juga menyatakan putusan MA menggunakan dasar kerugian negara hasil audit Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) yang telah ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) yang menyatakan tidak adanya kerugian negara (incracht 21 Juli 2014) patut dipertanyakan, apalagi dikuatkan adanya surat edaran Menpan Agustus 2004 yang menyatakan bahwa putusan PTUN untuk ditaati dan dilaksanakan.
Sementara itu, Tifatul mengaku dirinya terus memantau kasus yang menimpa mantan Dirut IM2 utu. Pihaknya pun telah bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung)soal penangkapan Indar yang bertentangan dengan UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.
“Saya fikir bagus ketemu sama-sama, antara pihak Kominfo, penegak hukum serta kejaksaan. Kita duduk sama-sama memberikan pandangan satu kejelasan mengenai UU telekomunikasi,” ucap Tifatul usai rapat dengan Komisi I DPR.
Namun Tifatul tidak bisa memastikan soal pembebasan Indar. “Untuk proses hukum saya tidak bisa ikut campur. Untuk soal itu, lebih baik tanya ke hakim jangan ke saya,” ucapnya.
Seperti diberitakan, IM2 hanya merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi dan tidak memiliki spectrum frekuensi radio tersendiri, melainkan spectrum frekuensi radio milik PT Indosat melalui mekanisme perjanjian kerja sama (PKS), sesuai dengan UU Telekomunikasi, PP No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
Hal itu juga sudah dijelaskan Menkominfo Tifatul Sembiring melalui Surat bernomor T 684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 itu menegaskan kerjasama antara Indosat dan IM2 sudah sesuai aturan.
Namun faktanya PT IM2 hanya menggunakan jaringan telekomunikasi milik PT Indosat sesuai PKS dan tidak menggunakan bersama frekuensi radio karena PT IM2 tidak mengoperasikan jaringan telekomunikasi yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz.
Sehingga tidak ada kewajiban PT IM2 membayar objek yang sama yang menjadi kewajiban PT Indosat selaku pemilik frekuensi 2,1 GHz dimaksud.
Indar Atmanto dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) No.787K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2012. Dalam putusan itu, MA memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dan menghukum Indar Atmanto delapan tahun penjara.
Selain itu, MA memperbaiki amar putusan pidana denda yang semula Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan, menjadi Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan. MA juga mengenakan pidana tambahan uang pengganti Rp1,358 triliun kepada IM2 yang sebelumnya dianulir pengadilan di tingkat banding.
Menanggapi hal tersebut, pihak Indar akan segera melayangkan surat Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi yang dialamatkan padanya.[]
