JAKARTA, WB – Presiden terpilih Jokowi diminta tidak takut mengungkap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diduga dilakukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono terkait kasus kerusuhan Talangsari dan pembunuhan aktivis HAM Munir.
“Justru, dorong pemeriksaan Hendropriyono untuk peristiwa Talangsari pada 1989 dan pembunuhan aktivis HAM, Munir,” ujar salah seorang peneliti Human Right Watch, Andreas Harsono, di Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Selain itu, Jokowi juga diminta untuk tidak memasukan Hendro dalam jajaran kabinetnya. Menurutnya, Jokowi harus memilih orang yang belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Terlebih Hendro pernah dipanggil oleh Komnas HAM terkait kasus tersebut. Namun, ia tidak pernah datang.
“Jokowi kan sudah mengatakan itu baru diduga, belum terbukti bersalah. Kalau diduga ya harusnya diperiksa. Jadi dorong Pak Hendropriyono untuk diperiksa,” tegas Andreas.
“Sebaiknya jangan ada orang yang punya dugaan terlibat pembunuhan atau apa masuk ke kabinet Jokowi. Karena itu nanti jadi beban buat dia (Jokowi). Kan tidak enak kalau teman sendiri,” lanjutnya.
Diketahui, Hendropriyono saat ini dipilih menjadi penasihat senior tim transisi pemerintahan Jokowi – JK. Sejak penunjukannya untuk posisi itu, kecaman berdatangan bahkan dari kalangan yang selama Pemilu Presiden 2014 getol mendukung pencalonan Jokowi. []
