BEIJING, Seorang pakar hak asasi manusia (HAM) mengatakan bahwa undang-undang (UU) terkait Xizang di China oleh Amerika Serikat (AS) telah secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, mencampuri urusan internal China, serta mengirimkan sinyal yang keliru kepada kekuatan separatis “kemerdekaan Tibet”.
Dalam sebuah artikel, Xu Shuang, seorang profesor di Institut HAM Universitas Ilmu Politik dan Hukum China, mengecam apa yang disebut “UU Mempromosikan Penyelesaian Sengketa Tibet-China” (Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act) sebagai UU yang tidak berdasar, buta sejarah, dan tidak bermoral.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara eksplisit menetapkan kesetaraan kedaulatan dan kemerdekaan negara. Pada 6 Desember 1946, Majelis Umum PBB mengadopsi Rancangan Deklarasi Hak dan Kewajiban Negara, yang menetapkan hubungan timbal balik yang independen dan setara antara negara-negara berdaulat tanpa adanya intervensi, menurut artikel tersebut.
Pada 9 Desember 1981, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Tidak Dapat Diterimanya Intervensi dan Campur Tangan dalam Urusan Internal Negara-Negara, yang lebih lanjut menegaskan dan menekankan prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, dan non-campur tangan dalam urusan internal negara lain, kata artikel tersebut.
Artikel itu menekankan bahwa Xizang merupakan bagian tak terpisahkan dari China, dan urusannya menjadi murni urusan internal China, yang tidak dapat dicampuri oleh kekuatan eksternal.
Pengesahan UU oleh Kongres AS tersebut merupakan upaya campur tangan terhadap urusan dalam negeri China dan niscaya akan gagal, tulis artikel tersebut.
Menyoroti fakta bahwa mayoritas anggota Kongres AS yang memberikan suara untuk UU tersebut bahkan tidak pernah mengunjungi atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang Xizang, artikel itu mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut hanya mengekspos ketidaktahuan mereka.
Mereka kurang memahami fakta sejarah bahwa Xizang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari China sejak zaman kuno. Xizang, sebagai daerah administratif di China, selalu berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat, tulis artikel tersebut.
Anggota Kongres AS tidak memahami realitas kemakmuran Xizang dan kesejahteraan masyarakatnya, lanjut artikel itu.
Sejak pembebasannya secara damai, Xizang secara bertahap telah memulai jalur sosialisme. Terutama sejak Kongres Nasional Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) ke-18 pada 2012, Xizang telah memulai perjalanan baru modernisasi dan telah memberantas kemiskinan absolut, masalah lama yang telah menjangkiti daerah ini selama berabad-abad, menurut artikel tersebut.
Artikel itu mengungkapkan bahwa Xizang saat ini menikmati keharmonisan dan stabilitas sosial, kemakmuran dan perkembangan budaya, serta lingkungan ekologis yang indah. Hak-hak masyarakat dari semua kelompok etnis di Xizang, termasuk kelompok etnis Tibet, sepenuhnya dihormati dan dilindungi.
Lebih lanjut dikatakan artikel tersebut bahwa anggota Kongres AS tidak memahami masa depan Xizang yang cerah dan menjanjikan.
Di bawah kepemimpinan CPC dan pemerintah pusat China, masyarakat dari semua kelompok etnis di Xizang telah menciptakan keajaiban permukiman manusia dengan ketinggian tertinggi di dunia, ungkap artikel itu, seraya menambahkan bahwa bersama dengan masyarakat dari seluruh penjuru China, mereka telah mewujudkan transformasi besar bangsa China dari bangkit dan tumbuh makmur menjadi kuat.
Dalam artikel tersebut, Xu mengatakan bahwa memperkenalkan UU yang mengabaikan fakta dan hukum serta mencampuri urusan dalam negeri negara lain merupakan tindakan yang tidak bermoral, yang hanya akan menghalangi perkembangan hubungan China-AS.
Jika AS terus melakukan upaya untuk menantang kedaulatan China, hal ini hanya akan merusak sistem dan tatanan internasional yang ada, serta mengancam kepentingan seluruh dunia, demikian bunyi artikel tersebut.
Tentu saja,Washington perlu mengadopsi pendekatan yang rasional untuk menghormati kepentingan inti China, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Xizang. [Xinhua]
