BEIJING, China akan mendorong implementasi berkualitas tinggi pakta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) dan memperdalam reformasi melalui keterbukaan tingkat tinggi, menurut sebuah pedoman dari pemerintah negara tersebut yang dirilis pada Rabu (26/1).
China akan menyelaraskan berbagai peluang yang diberikan oleh pakta perdagangan tersebut dengan strategi pengembangan lokal, dan membantu perusahaan-perusahaan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih terbuka dan kompetitif, papar pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan China dan lima departemen lainnya tentang implementasi berkualitas tinggi RCEP.
Pedoman tersebut menguraikan sejumlah langkah dalam enam bidang, yakni pembangunan berkualitas tinggi dalam perdagangan dan investasi, peningkatan manufaktur, standar kerja sama, dukungan finansial, lingkungan bisnis, dan layanan pendukung untuk perusahaan.
China akan lebih meningkatkan fasilitasi perdagangan dan investasi, meningkatkan peran pembayaran renminbi (RMB) atau yuan dalam mendukung perdagangan dan investasi, serta memperkuat kerja sama dalam rantai industri kelas atas dan proyek-proyek manufaktur untuk mendorong jaringan rantai pasokan global yang terdiversifikasi, papar pedoman tersebut.
Lebih lanjut menurut pedoman tersebut, pemerintah China juga akan membantu kawasan tengah dan barat negara itu yang relatif tertinggal agar menjadi lebih kompetitif di pasar internasional serta memungkinkan perjanjian RCEP dan kebijakan pelabuhan perdagangan bebas Hainan untuk saling memperkuat satu sama lain.
Perjanjian RCEP, perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, mulai berlaku pada 1 Januari. Setelah perjanjian tersebut berlaku, lebih dari 90 persen perdagangan barang di antara negara-negara anggota yang telah menyetujui perjanjian tersebut pada akhirnya akan dikenai tarif nol.
RCEP ditandatangani pada 15 November 2020 oleh 15 negara Asia-Pasifik, yakni 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, setelah delapan tahun negosiasi yang dimulai pada 2012. [Xinhua]