BERLIN – Misi Jerman dan negara-negara Barat di Afghanistan di bawah kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa demokrasi dan supremasi hukum tidak bisa begitu saja diekspor secara mekanis, seperti disampaikan Rudolf Scharping, mantan menteri pertahanan (menhan) Jerman.
Gagasan bahwa demokrasi dapat diekspor ke negara lain seperti Afghanistan adalah naif, tulis Scharping dalam sebuah esai untuk surat kabar Berliner Zeitung yang diterbitkan baru-baru ini, menyatakan bahwa demokrasi dan supremasi hukum “tidak pernah statis, tetapi berkembang melalui berbagai proses yang dinamis.”
Satu-satunya cara untuk membantu orang-orang di Afghanistan adalah melalui dialog dengan mereka yang berkuasa di negara itu, kata Scharping, seraya menambahkan bahwa dialog harus dilakukan bersama dengan Rusia dan China, serta semua kekuatan regional di sekitar Afghanistan.
Berbedanya level perkembangan, tradisi budaya, serta sejarah sosial dan politik suatu negara harus dipertimbangkan, lanjut Scharping, yang menambahkan bahwa akan lebih baik “menyepakati semua hak asasi manusia yang mendasar dan menjadikannya sebagai tolok ukur tindakan politik.”
“Banyak yang akan diperoleh jika kita di Jerman dan Eropa dapat mencapai kesepakatan tentang teori dan praktik kebijakan luar negeri dan keamanan yang berbasis nilai dan realistis,” ujar Scharping. “Kita bukanlah kepala sekolah dunia.” [Xinhua]
