WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) pada Kamis (15/4) menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan mengusir 10 diplomat sebagai respons atas dugaan aktivitas siber dan campur tangan dalam pemilihan umum (pemilu) oleh Moskow.
Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden telah menandatangani perintah eksekutif sanksi baru terhadap Rusia.
Berdasarkan perintah tersebut, Departemen Keuangan AS mengeluarkan instruksi yang melarang lembaga keuangan AS berpartisipasi di pasar utama untuk obligasi denominasi rubel dan non-rubel yang diterbitkan setelah 14 Juni 2021 oleh bank sentral, dana kekayaan nasional, atau kementerian keuangan Rusia.
Departemen Keuangan AS juga menetapkan enam perusahaan teknologi Rusia yang “memberikan dukungan kepada program siber Dinas Intelijen Rusia,” serta 32 entitas dan individu yang terkait dengan intervensi dalam pemilihan presiden AS 2020, sebut pernyataan itu.
Selain itu, Departemen Keuangan AS, bersama Uni Eropa (UE), Inggris, Australia, dan Kanada, mendaftarhitamkan delapan individu dan entitas terkait isu Krimea.
AS mengusir 10 personel dari misi diplomatik Rusia di Washington DC, lanjut pernyataan itu, mengatakan bahwa para personel itu “meliputi perwakilan dari dinas intelijen Rusia.”
Pernyataan itu juga menuding Dinas Intelijen Asing Rusia sebagai dalang dari dugaan peretasan SolarWinds tahun lalu.
Berbagai langkah ini diambil beberapa hari setelah Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui percakapan via telepon bahwa AS akan “bertindak tegas untuk membela kepentingan nasionalnya sebagai respons atas tindakan Rusia, seperti gangguan siber dan campur tangan dalam pemilu.”
Kremlin berulang kali mengatakan bahwa klaim dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2020 tidak berdasar dan patut disesalkan, menyebutnya sebagai dalih untuk menjatuhkan sanksi tambahan.
Hubungan antara Washington dan Moskow diwarnai konflik selama beberapa tahun terakhir. Kedua pihak berbeda pendapat terkait isu Ukraina, Suriah, dan keamanan siber, serta saling melempar tuduhan terkait campur tangan dalam politik masih-masing negara. [Xinhua]