WARTABUANA – Konferensi internasional virtual “Kisah Partai Komunis China (CPC)” bertopik khusus Xinjiang digelar di Urumqi, ibu kota Xinjiang, pada Senin (22/2). Lebih dari 310 perwakilan asing dari 80 lebih negara turut berpartisipasi dalam konferensi tersebut melalui tautan internet. Mereka menganggap pencapaian luar biasa CPC dan pemerintah China dalam upaya antiterorisme dan deradikalisasi telah memberikan “solusi China” dan “kebijaksanaan China” guna menyelesaikan masalah global tersebut.
Beberapa politisi dan media Barat telah lama menghembuskan isu “genosida” dan “kamp konsentrasi” di Xinjiang yang memfitnah dan menyebarkan desas-desus terhadap China, serta tidak membantu mempromosikan kerja sama antiterorisme antarnegara.
Kawa Mahmoud, Sekretaris Komite Sentral Partai Komunis Kurdistan Irak, menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara telah mengadopsi berbagai strategi untuk menangani penyebaran terorisme dan ekstremisme berdalih agama. Perubahan besar di Xinjiang telah menunjukkan bahwa “model China” layak untuk dipromosikan di seluruh dunia. “Dengan alasan untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama, China telah merumuskan langkah-langkah komprehensif termasuk tata kelola sosial, pendidikan, kesehatan dan perawatan medis, yang secara fundamental telah menuntaskan masalah berkembang biaknya terorisme.”
Ketua Partai Patriotik Turki, Dogu Perincek, mengatakan bahwa banyak negara, termasuk China dan Turki, sama-sama menghadapi serangan terorisme dan ekstremisme agama. Prestasi China di Xinjiang layak menjadi inspirasi bagi Turki. Beberapa politisi Barat memfitnah pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan kejuruan di Xinjiang sebagai “kamp konsentrasi”. Itu sebenarnya adalah “konspirasi” untuk menyerang China.
“Apa yang saya lihat adalah taraf hidup para siswa di pusat pendidikan dan pelatihan telah meningkat secara signifikan setelah mereka lulus. Saya pikir pemerintah China adalah model bagi semua negara dalam hal kebijakan etnis minoritas,” ujarnya.
Tidak ada insiden kekerasan terorisme di Xinjiang selama lebih dari empat tahun berturut-turut, tetapi mantan menteri luar negeri AS Mike Pompeo dan politisi lainnya terus-menerus menghembuskan isu “genosida” di Xinjiang. Dalam hal ini, Zamir Awan, Wakil Direktur Pusat Riset China di Universitas Nasional Sains dan Teknologi Pakistan, menganggap bahwa tudingan yang tidak relevan tersebut tergolong fitnah murni.
“Pompeo dan lainnya menciptakan kebohongan, satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menghalangi perkembangan China. Saya telah berkali-kali ke Xinjiang, etnis minoritas lokal dan kelompok Han memiliki hubungan yang harmonis, dan etnis minoritas seringkali memiliki kondisi dan kebijakan yang lebih baik,” ujarnya.
Pemandangan malam hari dengan gedung-gedung tinggi dan lingkungan di sekitar Urumqi, ibu kota Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, pada 1 Oktober 2020. (Xinhua/Hu Huhu)
Sergey Sanakoev, Presiden Pusat Penelitian Kawasan Asia-Pasifik di Rusia, yakin bahwa pencapaian Xinjiang dalam pembangunan sosial yang menyeluruh selama beberapa tahun terakhir dapat dikaitkan dengan peran penting yang dimainkan oleh sosialisme dengan karakteristik China.
“Xinjiang telah mencapai perkembangan pesat dengan mengandalkan sistem sosial yang sehat, yang layak dipelajari oleh Rusia dan negara-negara di Asia Tengah.” Dia mengatakan, “Saya telah berkali-kali ke Xinjiang, dan saya belum pernah melihat pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok Uighur dan minoritas lainnya. Saya juga berharap bahwa semua negara akan lebih memperkuat kerja sama di bidang antiterorisme di bawah kerangka Organisasi Kerja Sama Shanghai guna mempromosikan pembangunan damai regional. ”
Sanakoev juga mengatakan bahwa selama pandemi coronavirus, pemerintah China secara tepat waktu membendung penyebaran virus dan secara efektif melindungi kehidupan orang-orang dari semua kelompok etnis. “Pemerintah China telah mempersatukan orang-orang dari semua kelompok etnis, termasuk Uighur, untuk memerangi epidemi dan menang, yang sekali lagi membuktikan prestasi luar biasa China dalam menerapkan kebijakan persatuan dan kesetaraan etnis.” [Xinhua]
