WARTABUANA – China pada Senin (22/2) menyerukan semua negara untuk merangkul filosofi hak asasi manusia yang berpusat pada rakyat dan menjunjung tinggi prinsip universalitas dan partikularitas hak asasi manusia.
Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan pernyataan tersebut saat berpidato di pertemuan tingkat tinggi sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council/UNHRC) yang digelar melalui sambungan video.
Wang meminta semua negara untuk secara sistematis mendorong semua aspek hak asasi manusia serta terus mempromosikan dialog dan kerja sama internasional tentang hak asasi manusia.
Mengungkapkan China telah menemukan jalur pembangunan hak asasi manusia yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasional negaranya, Wang menuturkan bahwa dalam menghadapi wabah COVID-19 yang muncul tiba-tiba, pemerintah China telah mengikuti pendekatan yang memprioritaskan rakyat, selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan setiap orang, serta melakukan segala upaya untuk melindungi kehidupan dan martabat rakyatnya.
Distribusi vaksin global harus adil dan khususnya, dapat diakses serta dijangkau oleh negara-negara berkembang, papar Wang.
Mengenai Xinjiang, Wang mengatakan tidak pernah ada yang disebut sebagai “genosida,” “kerja paksa,” atau “penindasan agama,” seraya menambahkan “tudingan yang menghasut seperti itu dibuat karena ketidaktahuan dan prasangka.”
Undang-undang tentang menjaga keamanan nasional di Hong Kong telah memfasilitasi perubahan besar dari pergolakan menjadi hukum dan ketertiban di daerah tersebut, serta melindungi hak dan kebebasan yang sah yang dinikmati penduduk Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Dasar, imbuh Wang. [Xinhua]
