WARTABUANA – Banyak penjahat “Kerah Putih”, yakni para mafia dan koruptor yang kerap ‘menjual’ nama pejabat untuk memuluskan aksinya. Tidak tanggung-tanggung, nama presiden pun kerap mereka catut. Fenomena pencatutan nama presiden bukan hal baru dan terjadi hampir di setiap rezim.
Nama Presiden Jokowi pun sudah berkali-kali dicatut orang tidak bertanggung jawab, sebut saja Michael Bimo misalnya yang diduga terkait pengadaan Bis Trans Jakarta. Atau Katno Hadi, pengusaha asal Wonogiri yang juga aktif di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terkait makelar proyek listrik. Kedua penjahat berdasi ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi penegak hukum untuk mengungkapkan modus dan jaringannya.
Hal ini menjadi ujian terhadap kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Firli Bahuri jika bisa memberantas para koruptor premium yang membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
Info yang dihimpun redaksi dan berita dari beberapa media menyebutkan jika Katno hadi kerap mengaku sebagai “kerabat Jokowi” sehingga ia diduga memakai pengaruh itu untuk melakukan lobi-lobi proyek.
Katno Hadi tercatat dalam organisasi LDII dan juga terdaftar sebagai Ketua Senkom Mitra Polri, dua hal ini bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk menelusuri apakah ada dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan Katno Hadi.
Sebelumnya ada Michael Bimo yang mengaku kerabat dekat Jokowi dalam pusaran pengadaan Bis Trans Jakarta. Michael Bimo yang mengaku-ngaku sebagai keponakan Jokowi merupakan pemenang proyek Rp 1,5 triliun busway Trans Jakarta.
Berdasarkan informasi yang berkembang, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono yang sudah dijadikan tersangka kasus itu sebenarnya tidak setuju proyek pembelian bus TransJakarta Rp1,5 triliun melalui tender langsung dengan kemenangan orang yang mengaku sebagai keponakan Jokowi tersebut.
Melihat fenomena tersebut Menkopolhulam Mahfud MD mengatakan, selama ini Presiden Joko Widodo konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Bahkan Mahfud mengaku mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk berbicara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak ragu dalam menegakkan hukum.
Demikian juga bila ada pihak tertentu yang mengaku kenal dekat dengan presiden dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mahfud meminta KPK untuk menindaknya.
“Kalau Jiwasraya dan Asabri itu, Pak Jokowi mengatakan begini, ‘Pak Mahfud, saya mengikuti juga’. Bahwa ada orang berspekulasi bahwa ini permainan orang-orangnya Pak Jokowi ini, ini dulu untuk biaya kampanye, macam-macam. ‘Pak Mahfud ini tolong di-clear-kan, pokoknya semua ditindak agar jelas siapa yang main,” ucap Mahfud.
“Kalau ada orang Istana ambil saja tanpa pandang bulu, kalau ada orang ngaku dekat saya, silakan saja ambil. Jangan ditutup-tutup pengadilan,” kata Mahfud sembari menirukan perintah Jokowi.[]
